Tantangan Debat Terbuka kepada Presiden Prabowo oleh Ketua BEM UGM
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Kali ini, ia menantang Presiden Prabowo Subianto untuk berdebat secara terbuka. Ia menegaskan bahwa dirinya lebih memilih berbicara langsung kepada presiden tanpa melalui perantara. Menurutnya, tidak semua orang di sekitar kekuasaan dapat dipercaya untuk menyampaikan realitas yang sebenarnya.
Tiyo mempertanyakan sampai kapan presiden akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya tanpa memastikan langsung kondisi masyarakat. Ia menilai ada jarak antara laporan administratif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, ia menyatakan tidak tertarik pada pertemuan tertutup dengan kepala negara.
Pernyataan Langsung ke Presiden Prabowo
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tiyo menyampaikan pesannya secara langsung kepada Presiden Prabowo. Ia menantang agar dialog dilakukan secara terbuka di kampus UGM. Tujuannya adalah memberi ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan berdebat langsung dengan presiden mengenai data serta kebijakan yang diyakini pemerintah.
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya.
Bagi Tiyo, forum terbuka lebih mencerminkan transparansi dan memberikan kesempatan kepada publik, khususnya mahasiswa, untuk menguji klaim serta narasi resmi yang beredar.
Narasi Indonesia dalam Kondisi Baik
Tiyo juga menyoroti pendekatan pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu bergantung pada angka dan laporan administratif. Ia menekankan bahwa kondisi masyarakat tidak bisa direduksi sekadar menjadi statistik. Dalam pandangannya, realitas sosial harus dilihat secara langsung dengan menemui masyarakat, bukan hanya melalui laporan tertulis yang telah disaring dan disusun.
Narasi bahwa Indonesia berada dalam kondisi baik-baik saja, menurutnya, perlu diuji melalui kondisi faktual di lapangan. Ia mempertanyakan sampai kapan presiden akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya tanpa memastikan langsung kondisi masyarakat.
Permintaan Maaf atas Ketidaknyamanan
Dalam kesempatan tersebut, Tiyo secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pernyataannya, sembari menjelaskan konteks kritik yang ia maksudkan. Pernyataan yang paling disorot publik adalah ketika Tiyo menyebut presiden dengan kata “bodoh”. Ia mengakui bahwa pilihan diksi tersebut menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian masyarakat.
“Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.
Permintaan maaf itu disampaikan bukan sebagai penarikan kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bahasa yang ia gunakan dalam ruang publik.
Bukan Serangan Personal
Meski meminta maaf, Tiyo menegaskan bahwa kata “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara. “Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo.
Menurutnya, kritik tersebut lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan paling mendasar di masyarakat.
Kritik Program MBG
Tiyo menegaskan kembali kritik BEM UGM terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis). Ia menilai bahwa solusi yang diberikan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi masyarakat. “Ketika masalah kebangsaan kita adalah kebodohan dan akses pendidikan yang minim, justru direduksi solusinya pada MBG yang sebenarnya tidak bergizi dan juga tidak gratis. Dan justru malah menjadi lahan korupsi yang luar biasa basah, sehingga lebih layak kita sebut sebagai ‘maling berkedok gizi’,” kritiknya.
Ia juga menyoroti kontras anggaran. “Seorang anak di Ngada, NTT, yang memutuskan untuk bunuh diri hanya karena gagal membeli pena dan buku seharga Rp 10.000. Luar biasa kontras dan tragis saya kira, ketika kekuasaan hari ini menggelontorkan luar biasa banyak uang untuk MBG, Rp 1,2 triliun setiap hari atau Rp 335 triliun setiap tahun, sambil merampas anggaran pendidikan Rp 223 triliun,” ujarnya.
Respons Pemerintah dan Sikap Tegas
Terkait polemik diksi “Presiden Bodoh”, ia pun angkat bicara. “Tentu kalau kita bicara presiden, ini bukan bicara soal personal, tapi bicara infrastruktur kekuasaan. Sehingga ketika kami menyebut bahwa ‘presiden bodoh’, kita tentu tidak bicara tentang kualitas IQ seorang yang bernama Prabowo Subianto, atau fungsi kognitif seorang Prabowo Subianto yang umumnya sudah sangat tua. Tidak. Kita fokus pada ada infrastruktur kekuasaan yang inkompeten, infrastruktur kekuasaan yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Itu yang ingin kami sampaikan melalui diksi ‘presiden bodoh’,” jelasnya.
Tiyo juga menyinggung respons pemerintah, khususnya Menteri HAM Natalius Pigai. “Mohon maaf, Mas/Pak Natalius Pigai, saya ini enggak perlu tahu siapa yang melakukan teror. Yang dibutuhkan oleh publik adalah jaminan bahwa ketika menghadapi teror, negara itu hadir di sana. Negara tidak boleh hadir sebagai teror itu sendiri. Tidak boleh sebagai orang yang mengklarifikasi bahwa mereka tidak melakukan teror. Kan yang terjadi justru semacam paranoia dari rezim, bahwa seolah-olah kita itu menduga mereka yang melakukannya,” tegasnya.
Profil Tiyo Ardianto
Tiyo Ardianto adalah mahasiswa Jurusan Filsafat UGM angkatan 2021. Dia menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) tahun 2025. Tiyo lahir dan berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Dia bukan lulusan sekolah menengah negeri atau swasta biasa, tetapi lulusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Omah Dongeng Marwah di Kudus sebelum melanjutkan studi di UGM.
Selama memimpin BEM UGM, Tiyo Ardianto dikenal sebagai sosok yang independen. Ia sering terlibat dalam berbagai pergerakan mahasiswa. Dirinya dikenal kritis terhadap kekuasaan dan politik praktis. Karena alasan itu pula, Tiyo Ardianto terpilih sebagai Ketua BEM UGM.
