JAKARTA, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan peringatan tegas kepada jajaran di kementeriannya, terutama kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) ESDM Rilke Jeffri Huwae, terkait penanganan tambang ilegal. Peringatan ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa (11/11/2025), setelah menerima kritik dari anggota dewan yang menilai belum ada langkah nyata dari Direktorat Jenderal Gakkum ESDM.
“Dirjen Gakkum mana ya? Komisi XII lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya enggak main-main benar, ini barang ini enggak ada urusan kita,” tegas Bahlil.
Rilke Jeffri Huwae menjabat sebagai Dirjen Gakkum ESDM sejak 25 Juni 2025. Sebelumnya, ia memiliki karier yang berkembang di lembaga kejaksaan, termasuk pernah menjadi Jaksa Pengacara Negara serta Kepala Kejaksaan di beberapa kejaksaan negeri.
Pada rapat kerja tersebut, anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra, Muhammad Rohid, mengkritik kinerja Dirjen Gakkum ESDM. Ia awalnya mengapresiasi pembentukan Direktorat Jenderal Gakkum di Kementerian ESDM yang disebut sebagai unit kerja paling penting saat ini. Pembentukan Ditjen Gakkum pun sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto pada pemberantasan tambang ilegal.
Rohid juga meyakini bahwa masalah tambang ilegal sudah sering dibahas dalam rapat kabinet, yang tentunya diketahui oleh Bahlil sebagai Menteri ESDM.
“Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan pemberantasan penambangan ilegal, Pak Menteri. Dan Pak Menteri sudah pasti tahu, di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas,” ucapnya.
Namun, dia menyoroti belum terlihatnya langkah konkret dari Dirjen Gakkum yang baru. Ia meminta agar jajaran ESDM segera turun ke lapangan menindak tambang-tambang ilegal di berbagai daerah. Rohid bahkan menekankan bahwa jangan sampai tim gabungan bentukan Presiden justru lebih dulu turun ke lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan Menteri ESDM dan Dirjen Gakkum ESDM.
“Jangan nanti kita melihat, teman-teman Komisi XII ini, malah tim gabungan Presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya, ini jadinya Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakkumnya di mana?” tegas dia.
Rohid menekankan pentingnya peran Dirjen Gakkum untuk lebih aktif turun ke lapangan menindak tambang ilegal. Ia menyatakan Komisi XII DPR membantu memberikan informasi terkait lokasi-lokasi tambang ilegal dan mendampingi proses penindakannya.
Ia berharap direktorat yang baru dibentuk ini tidak menjadi sekadar formalitas, tetapi benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia.
“Jadi jangan enggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsense Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon,” ucap Rohid.
