Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengupayakan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan aktivitas pidana korupsi pada berada dalam efisiensi anggaran dilaksanakan pemerintah. Diketahui, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan aksi pidana korupsi tata kelola minyak mentah serta barang kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Lingkup Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar pada Hari Senin (24/2/2025), mengungkapkan persoalan hukum yang dimaksud menciptakan negara merugi lebih besar dari Rp193 triliun. Dalam perkara tersebut, Kejagung sudah ada menetapkan tujuh terdakwa yang mana terdiri dari empat karyawan Pertamina serta tiga dari pihak swasta.
Kinerja Kejagung pun lantas turut mendapat apresiasi dari Ahmad Sahroni. Sahroni menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tempat berada dalam jadwal efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin kritis lagi di melakukan pemberantasan kemudian pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni pada keterangannya, Selasa (25/2/2025).
“Bakal percuma kalau anggarannya diefisiensikan tapi praktik korupsinya dibiarkan. Jadi apa yang dimaksud diadakan oleh Kejagung ini telah tepat, untungnya Kejagung bisa saja mengendus praktik tersebut. Apalagi ini menyangkut BUMN sebesar Pertamina, kalau dibiarkan akan terus digerogoti oleh mereka itu para koruptor,” sambung Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni pun berharap Kejagung juga dapat memaksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari perkara Pertamina ini. Sebab, Sahroni menilai, hal yang dimaksud sangat penting guna menutupi kerugian negara.
“Dan yang mana paling penting Kejagung harus maksimalkan aspek pengembalian kerugian negara dari perkara ini. Sita aset-aset para pelaku. Karena kalau cuma menangkap pelaku, itu masih sangat kurang. Saat ini yang mana paling penting ialah menutupi kerugian negara yang digunakan sudah ditimbulkan. Agar nantinya sanggup dikembalikan ke kas negara serta digunakan untuk program-program yang menyejahterakan rakyat,” tambah Sahroni.
Terakhir, Sahroni juga berharap agar para aparat penegak hukum terus memaksimalkan aspek pencegahan korupsi. “Pokoknya penegak hukum harus prioritaskan aspek pencegahan juga pengawasan. Karena itu satu-satunya cara mengawal kegiatan efisiensi anggaran yang digunakan berada dalam berlangsung,” pungkas Sahroni.
