Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan memacu penegak hukum untuk menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan lalu Peradilan Tindak Pidana Sektor Bisnis di menangani persoalan hukum pagar laut dalam pesisir utara Daerah Tangerang. Dia memohonkan agar meniru apa yang dimaksud digunakan Presiden Soekarno.
“Kepada penegak hukum saya ingin mengajukan satu alat uji terhadap pagar laut ini. Cobalah gunakan sebagaimana digunakan Presiden Soekarno dulu yaitu UU Nomor 7 Tahun 55, ini undang-undang darurat sebenarnya,” kata Johan diambil Hari Jumat (7/2/2025).
Usulan ini dilayangkan pasca mengawasi adanya Instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk TNI Angkatan Laut (AL) untuk mencabut segera pagar laut tersebut. Dia menangkap arahan bahwa negara ingin melakukan perlawanan untuk pihak-pihak yang digunakan ingin memanfaatkan sumber daya alam (SDA) di tempat Tanah Air.
“Karena itu saya buka-buka, kenapa kita tidaklah membantu polisi memberi satu alat uji, pakai Undang-Undang Darurat Negara, ada Nomor 7 Tahun 1955, apa itu? Tentang kejahatan ekonomi, aktivitas pidana ekonomi,” ujarnya.
Menurut legislator PKS itu, terdapat tiga unsur yang dimaksud dilanggar. Pertama, ada penyalahgunaan hak guna bangunan (HGB) di dalam kawasan laut.
Kedua, adalah pemasangan pagar laut itu menghambat perekonomian nelayan. Ketiga, ada indikasi ada monopoli lalu privatisasi wilayah publik.
“Saya sejak mengamati awal itu, kenapa beliau menjorok ke berhadapan dengan bukanlah menyamping, saya mengungkapkan bahwa ini adalah cara orang mengklaim wilayah. Karena itu, undang-undang ini sangat bisa jadi kita pake kalau kita ingin cepat prosesnya,” ujarnya.
“Apa sanksinya? Perampasan aset. Bisa dicabut aset-asetnya. Nah mudah-mudahan dengan menggunakan alat uji ini, tindakan hukum tentang Pagar Laut ini bisa saja kita selesaikan dengan cepat,” pungkasnya.
