Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) Juniver Girsang mendesak pembentukan Dewan Advokat Nasional. Desakan itu merespons aksi koboi pengacara dalam Pengadilan Negeri DKI Jakarta Utara (PN Jakut) pada Kamis (6/2/2025).
Tindakan gagah-gagahan ala koboi beberapa advokat di tempat PN Jakut yang disebutkan dianggap sebagai tontonan yang mana memuakkan sekaligus miris. Pasalnya, selain berteriak-teriak pada pada pengadilan, advokat yang disebutkan menyebabkan onar.
Bahkan, salah individu berpakaian toga hitam naik ke melawan meja sambil berteriak. Atas kejadian itu, Juniver Girsang mengungkapkan kekesalan kemudian kekecewaannya sekaligus mendesak untuk ditegakkannya kode etik advokat selain kemungkinan adanya perbuatan pidana.
“Perbuatan mereka itu telah benar-benar tidak ada dapat ditolerir. Perbuatan, tingkah laku, sikap, dan juga ucapan beberapa advokat itu telah lama merendahkan kemudian merongrong kewibawaan, martabat, kemudian kehormatan profesi advokat serta badan peradilan. Atas perbuatannya itu, maka sudah ada selayaknya diambil tindakan tegas oleh organisasi advokat di area mana mereka bernaung,” ujar Juniver di keterangannya, Hari Jumat (7/2/2025).
Dia juga mengingatkan ulang mengenai pentingnya segera dibentuk Dewan Advokat Nasional (DAN), termasuk dibentuknya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB). Tujuannya, agar perbuatan-perbuatan advokat yang mana mencederai juga tak menjaga kehormatannya dapat secara efektif ditindak oleh DKPB, sehingga muruah advokat sebagai profesi terhormat dapat terus dijaga.
“Tidak bosan-bosannya saya menghimbau untuk segeralah semua organisasi advokat bersatu,” katanya.
Dia menuturkan, inisiasi pembentukan DAN sudah dimulai pada akhir 2024 pada waktu beberapa organisasi advokat dan juga lembaga warga sipil memacu Kementerian Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Keselamatan (Kemenko Polhukam) pada waktu itu mendiskusikan pembentukan DAN melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang DAN.
Dia melanambahkan, kiranya inisiatif ini dapat ditindaklanjuti oleh Menko Hukum, HAM, Imigrasi lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan juga Menko Politik Security Budi Gunawan. Juniver mengatakan, DAN tidak belaka sudah pernah menjadi kebutuhan.
“Namun sudah menjadi keharusan demi menjaga muruah juga martabat advokat sehingga profesi advokat kembali dihargai kemudian berharga di dalam depan penegak hukum kemudian rakyat pencari keadilan,” pungkasnya.
