Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Sektor Bisnis Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya akan mengawasi harga jual eceran tertinggi ( HET ) gas tabung 3 kilogram (kg) . Pengawasan itu dijalankan usai Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pengecer mampu berjualan gas melon subsidi 3 kg.
Helfi mengingatkan, akan ada sanksi bila penjual menjajakan gas melon dalam menghadapi HET. “Ya kita masih melakukan pengawasan, kalau ada yang dimaksud melakukan penyimpangan atau pelarangan aturan yang sudah ditentukan pemerintah, tentu ada sanksi,” kata Helfi ketika ditemui dalam Gedung Bareskrim, Ibukota Indonesia Selatan, Selasa (4/2/2025).
Bareskrim akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak serta Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk memberi sanksi merupakan pencabutan izin. “Yang utama ya kita melalui kementerian yang digunakan terkait ya, Dirjen Migas kemungkinan besar akan melakukan pencabutan izinnya,” ujar Helfi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan terhadap Kementerian Energi juga Informan Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer di jualan LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan pasca adanya keluhan penduduk yang sulit mendapatkan gas melon tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan LPG belakangan ini. Dia mengaku telah lama mengomunikasikan dengan Presiden Prabowo tentang hal yang dimaksud pada Awal Minggu (3/2/2025) malam.
“Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah dilakukan menginstruksikan terhadap ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di dalam Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
