Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Sejumlah Aktivis 98 yang dimaksud tergabung di Nurani 98, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan aktivitas pidana korupsi lalu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mana diadakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) juga keluarganya.
Desakan itu merekan lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini Selasa (7/1/2025). Dosen Universitas Negeri DKI Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyatakan, KPK sebagai lembaga yang berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan perbuatan pidana korupsi, termasuk Jokowi lalu keluarganya.
“Agar di penegakan hukum untuk memberantas Korupsi tidak ada tebang pilih, tak tumpul ke menghadapi dan juga tajam ke bawah, siapap un identik di area muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo serta Keluarganya,” kata Ubedillah di tempat Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Dalam kesempatan yang digunakan sama, Aktivis Pertemuan Komunikasi Senat Mahasiswa Ibukota 1998 (FKSMJ) Antonius Danar Priyantoro menyatakan, adanya dugaan praktik rasuah Jokowi diperkuat dengan adanya laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Berdasarkan laporan OCCRP, Antonius menyebutkan, Jokowi telah terjadi mengurangi kekuatan KPU secara kelembagaan dan juga peradilan dalam Indonesia demi keuntungan kebijakan pemerintah anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
“Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat sudah pernah melakukan praktik korupsi kemudian kolusi yang dimaksud patut menjadi perhatian penting KPK agar pimpinan KPK baru dapat memulihkan citra juga wibawa KPK kembali, juga lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Antonius.
Antonius melanjutkan, pihaknya juga menyayangkan respons KPK yang dimaksud mengantisipasi adanya laporan dari warga sebelum bergerak mengusut adanya laporan OCCRP tersebut.
“Menyayangkan pernyataan KPK yang tersebut tak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon rakyat terhadap rilis dari OCCRP. KPK mengatakan cuma mengawaitu laporan dari Komunitas terkait dengan hal itu,” ucapnya.
