Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melawan status hukumnya di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Hasto mengajukan praperadilan terkait penetapannya sebagai terperiksa terkait tindakan hukum Harun Masiku ke Pengadilan Negeri DKI Jakarta Selatan.
“PN Ibukota Selatan pada hari hari terakhir pekan tanggal 10 Januari 2025 telah lama menerima permohonan praperadilan yang dimaksud diajukan oleh pemohon, Hasto Kristiyanto serta sebagai pihak termohon, yaitu KPK RI,” ujar Humas PN Ibukota Indonesia Selatan Djuyamto ketika dikonfirmasi, Hari Jumat (10/1/2025).
Dia menjelaskan, permohonan praperadilan sah tidaknya penetapan Hasto sebagai dituduh oleh KPK itu telah dilakukan didaftarkan ke PN Ibukota Indonesia Selatan. Adapun perkaranya sudah pernah teregister dengan nomor perkara No:5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Januari 2025.
“Ketua PN Ibukota Indonesia Selatan telah terjadi menunjuk hakim yang mana menangani perkara tersebut, yakni saya sendiri, Djuyamto selaku hakim tunggal,” tuturnya.
Dia menambahkan, sidang perdana gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa dugaan perkara suap berkaitan Harun Masiku itu dijadwalkan. Adapun tentang perkara tersebut, beliau tak bisa saja berbicara lebih besar berbagai lantaran dialah yang tersebut akan menjadi hakimnya.
“Sidang pertama dengan rencana pemanggilan para pihak telah terjadi ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Berkaitan informasi lebih tinggi lanjut terkait perkara tersebut, akan dijelaskan oleh Humas kedua PN Ibukota Indonesia Selatan ya,” pungkasnya.
