jenepontoinfo.com – JAKARTA – Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi menggelar aksi demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/11/2024). Aksi tersebut menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP dan pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten.
Ketua Petisi Masyarakat Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua kasus tersebut menyeret nama calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Aksi tersebut dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, tempat di mana keadilan dan kebenaran harus ditegakkan.
“Kami meminta kepada KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap skandal kasus dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam skandal kasus e-KTP,” ujar Hasan dengan tegas dan berapi-api.
Selain itu, Hasan juga menyoroti kasus pengadaan proyek alat kesehatan di Provinsi Banten yang diduga melibatkan nama Rano Karno. Menurutnya, kasus ini juga harus ditindaklanjuti dengan tegas oleh KPK.
Dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan, Hasan dan timnya telah mengirim surat resmi ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024. Mereka berharap agar KPK tidak membiarkan kasus ini terulang lagi dan memberikan kepastian hukum kepada Pramono Anung dan Rano Karno.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan bahwa kedua sosok tersebut merupakan pihak yang bersih dari korupsi. Chico menegaskan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan dengan baik selama puluhan tahun.
Dengan adanya aksi demonstrasi ini, diharapkan KPK akan segera memberikan kejelasan dan keadilan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi, KPK harus tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kebenaran demi kepentingan rakyat.
