Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja mengajukan banding, melawan putusan sanksi pemberhentian bukan dengan tiada hormat (PTDH) atau dipecat dari Polri.
Putusan PTDH terhadap Fajar diputus pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digunakan menunjukkan bahwa mantan Kapolres Ngada itu terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak pada bawah umur, lalu perzinahan dengan orang dewasa berusia 20 tahun.
“Dalam sanksi administratif diputuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri, dengan putusan yang disebutkan kami perlu ungkapkan informasi bahwasannya menghadapi putusan yang dimaksud pelanggar menyatakan banding, yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam Gedung TNCC Mabes Polri, Ibukota Indonesia Selatan, Mulai Pekan (17/3/2025).
Dalam sidang yang dimaksud dijalankan tertutup sejak pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat itu, beberapa fakta terungkap. Di antaranya, Fajar melakukan pelecehan terhadap para korban secara sadar, juga lokasinya pun tidaklah belaka satu.
“Sementara total hotelnya yang dimaksud dikenal satu, itu lebih tinggi dari satu,” kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam yang tersebut juga mengawasi sidang etik secara langsung.
Bahkan, kata Anam, sidang etik turut mendalami keuntungan yang dimaksud diperoleh, dari perdagangan video asusila anak pada bawah umur, hingga kapan video yang dimaksud diunggah ke situs pornografi.
“Tadi juga dicek mengenai upload video kapan tanggalnya, berapa jumlahnya, terus apakah dapat keuntungan atau tiada dapat keuntungan,” ujarnya.
