Jenepontoinfo.com – SURABAYA – Penemuan uang tunai senilai Rp1 triliun di tempat rumah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) juga penegasan Presiden Prabowo Subianto masalah hukuman untuk korupsi persoalan hukum timah menjadi buktinya nyata kuatnya komitmen pemerintah memerangi korupsi.
Namun demikian pemerintah tidak ada boleh melupakan mega korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dimaksud jarak jauh lebih tinggi dahsyat dampaknya, menyengsarakan rakyat hingga kini, kemudian akan terus membebani hingga 2043.
“Kerugian akibat BLBI mencapai ribuan triliun rupiah. Ini adalah tidak hanya sekali tentang angka, tapi persoalan bunga berbunga yang tersebut terus meningkat secara eksponensial. Dampaknya dahsyat, APBN kita tertekan luar biasa,” ujar Pengamat Hukum lalu Pembangunan, Hardjuno Wiwoho pada Surabaya, Mingguan (12/1/2025).
Dugaan keterlibatan oknum pejabat pada skandal ini menciptakan tindakan hukum BLBI terus berlangsung hingga puluhan tahun. Satgas BLBI yang mana dipimpin oleh Mahfud MD waktu itu juga bukan menunjukkan hasil signifikan. Disisi lain, sistem bunga majemuk pada obligasi rekapitalisasi (OR) BLBI menciptakan beban keuangan yang luar biasa. Dana yang seharusnya dikembalikan oleh debitor malah disubsidi hingga 2043.
“Bukannya melunasi, para debitor ini justru diuntungkan dengan pembagian dividen. Undang-undang kita jelas mengatakan, cuma Presiden dengan DPR yang punya wewenang menghapus utang seperti ini. Jadi, release and discharge itu tak berlaku,” kata kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Selain BLBI, Hardjuno juga menyoroti utang negara yang digunakan terus membengkak. Utang Indonesia sekarang sudah ada mencapai Rp8.500 triliun. Angka ini mampu sekadar mencapai Rp12.000 triliun jikalau ada yang tersebut ditutupi, termasuk burden sharing dengan Bank Indonesia yang tersebut kemungkinan besar belum masuk hitungan.
“Pemerintah harus berani melakukan moratorium pembayaran bunga obligasi rekapitulasi BLBI dan juga menagih hak-hak negara dari para debitur,” sarannya.
