Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan adanya pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan (KLHK) yang tersebut terjerat dugaan persoalan hukum korupsi tata kelola sawit periode 2005-2024. Saat ini, Kejagung berada dalam mendalaminya lebih lanjut lanjut.
“KLHK masih pada pengembangan, tapi ada beberapa hal perbuatan-perbuatan melawan hukum kita sudah ada inventarisir. Sedang pendalaman, tentunya di waktu kemungkinan besar sebulan lagi kita akan apa yang dimaksud disampaikan,” ujarnya, Rabu (8/1/2025).
Menurut Burhanuddin, ketika ini Kejagung berada dalam melakukan inventarisasi berkaitan perbuatan-perbuatan melawan hukum pada tindakan hukum dugaan korupsi tata kelola sawit periode 2005-2024. Burhanuddin mengatakan adanya pejabat eselon I juga II yang digunakan berpotensi menjadi terperiksa di persoalan hukum tersebut. “Yang pasti ada. Nanti dahulu jangan tergesa-gesa,” tuturnya.
Namun, Burhanuddin belum mau membeberkan siapa cuma pejabat KLHK yang dimaksud berpotensi menjadi terperiksa itu lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Burhanuddin juga enggan berkomentar tentang ada tidaknya keterlibatan mantan Menteri KLHK di tindakan hukum tersebut.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menerangkan, persoalan hukum yang dimaksud masih pada proses penyelidikan. Maka itu, penetapan tersangkanya pun haruslah dijalankan secara berhati-hati lantaran menyangkut sejumlah perusahaan.
“Pak Jaksa Agung berhati-hati untuk mengemukakan siapa tersangkanya dikarenakan kebijakan ini bukan dapat diambil dengan semata-mata beberapa kasus. Nah khawatir kita progresif di area persoalan hukum ini ternyata ada efeknya ke beratus-ratus perusahaan yang dimaksud berjuang di dalam Kebun Sawit,” katanya.
Febrie menambahkan, pihaknya akan datang memutuskan dari sekian sejumlah perusahaan, mana belaka yang mana masuk pada aksi pidana dana mana yang tersebut masuk pada tindakan administrasi pemerintah.
Ari Sandita – Sindonews
