Rusia semakin memperketat pengawasan terhadap layanan pesan instan Telegram. Pihak berwenang kini membuka penyelidikan pidana terhadap pendirinya, Pavel Durov. Pemerintah menuduh bahwa platform tersebut terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan terorisme dan ancaman keamanan nasional.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Rusia untuk membatasi penggunaan Telegram, yang memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Aplikasi ini sangat populer di Rusia maupun Ukraina, sehingga pemerintah menginginkan warga beralih ke aplikasi alternatif bernama MAX, yang didukung oleh negara.
Sampai saat ini belum ada respons resmi dari Telegram atau Durov terkait tuduhan tersebut. Sebelumnya, Telegram sering kali membantah klaim pemerintah Rusia bahwa platformnya menjadi tempat bagi aktivitas kriminal atau disusupi oleh intelijen Barat dan Ukraina.
Surat kabar resmi pemerintah Rusia, Rossiyskaya Gazeta, merilis artikel sepanjang 1.500 kata yang didasarkan pada materi dari Federal Security Service (FSB). Dalam laporan itu, Telegram dituduh sebagai “alat ancaman hibrida”.
“Perbuatan kepala Telegram, P. Durov, sedang diselidiki sebagai bagian dari kasus pidana berdasarkan Pasal 205.1 ayat 1.1 KUHP Rusia (membantu aktivitas teroris),” tulis media tersebut.
Rossiyskaya Gazeta juga menyebut bahwa Telegram telah digunakan oleh aliansi militer NATO dan Ukraina. Platform ini dinilai digunakan secara luas oleh kelompok radikal dan teroris, serta menimbulkan ancaman bagi masyarakat Rusia.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa otoritas telah mencatat banyak materi di Telegram yang berpotensi mengancam Rusia.
“Banyak pelanggaran dan ketidaksiapan administrasi Telegram untuk bekerja sama dengan otoritas kami telah tercatat. Otoritas terkait mengambil langkah yang dianggap perlu,” ujarnya.
Rusia Perketat Pengawasan Digital
Empat tahun setelah perang paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia II pecah, Rusia memperluas kewenangan represifnya dan membangun sistem pengawasan digital yang lebih canggih. Model yang digunakan disebut-sebut mirip dengan sistem pengawasan di China.
Pejabat Rusia menyatakan bahwa pembatasan terhadap virtual private networks (VPN) dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram dilakukan demi keamanan nasional. Di sisi lain, badan intelijen Barat menganggap ancaman Rusia saat ini sebagai yang terbesar sejak Perang Dingin. Mereka mengakui berupaya merekrut agen di Rusia, namun membantah memiliki tujuan menghancurkan negara tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia memperketat kendali atas Telegram, mulai dari memperlambat panggilan suara dan video hingga sempat memblokir aplikasi tersebut bagi sebagian pengguna awal bulan ini. Meski demikian, hingga kemarin Selasa (24/2) Telegram masih dapat diakses di sana.
Sejak diluncurkan pada 2013, Telegram menjadi salah satu sumber informasi paling penting di Rusia, termasuk bagi tentara di kedua sisi garis depan sepanjang 1.200 kilometer di Ukraina timur. Telegram digunakan oleh Kremlin, blogger pro-perang Rusia, propagandis pro-Vladimir Putin, kelompok oposisi anti-Putin di luar negeri, oposisi nasionalis yang berkembang, hingga pejabat Ukraina termasuk Presiden Volodymyr Zelenskiy.
Durov (41), miliarder kelahiran Leningrad menegaskan bahwa upaya Rusia membatasi Telegram akan gagal.
“Rusia membatasi akses ke Telegram untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi yang dikendalikan negara, dibangun untuk pengawasan dan sensor politik,” tulis Durov pada 11 Februari.
Ia menambahkan, Telegram akan tetap berdiri untuk kebebasan dan privasi, terlepas dari tekanan yang ada. Durov meninggalkan Rusia pada 2014 setelah menolak permintaan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosial VK yang ia dirikan. Kini ia tinggal di Uni Emirat Arab.
Ia juga kerap mengkritik pembatasan digital di Eropa dan Rusia. Setelah ditangkap di Bandara Le Bourget, Paris, pada 2024, Durov menuding intelijen Prancis berupaya memaksanya menyensor konten tertentu di Telegram. Ia diizinkan meninggalkan Prancis pada 2025 sementara penyelidikan masih berlangsung.
Durov, yang menyebut pandangan politiknya sebagai libertarian, bahkan menuduh Presiden Prancis Emmanuel Macron berusaha mengubah Uni Eropa menjadi “gulag digital”.
Sementara itu, FSB menuduh angkatan bersenjata dan badan intelijen Ukraina memanfaatkan Telegram untuk mengumpulkan data, termasuk dari penggunaan aplikasi tersebut oleh tentara Rusia.
Langkah Rusia ini menandai babak baru dalam pertarungan panjang antara negara dan platform digital global, di tengah perang, sanksi, dan pertarungan narasi yang semakin intens di ranah siber.
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”
