Eks Menteri Agama Terlibat Korupsi, Kasus Gus Yaqut Capai Triliunan Rupiah

Penetapan Tersangka Gus Yaqut atas Dugaan Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji 2023–2024. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik KPK mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kasus ini mencurigakan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 terkait pembagian kuota haji.

Pembagian tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan Indonesia pada 2024 diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan UU tersebut, 92% dari tambahan kuota harus dialokasikan untuk jemaah reguler dan 8% untuk khusus. Namun, di bawah kepemimpinan Yaqut, kuota dibagi secara merata yaitu 50:50 antara reguler dan khusus. Hal ini menimbulkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Sebelumnya, dua mantan Menteri Agama juga terjerat dalam kasus serupa, yaitu Said Agil Husin al Munawar dan Suryadharma Ali. Kasus-kasus ini memiliki modus operandi yang mirip, yakni penyalahgunaan dana dan kekuasaan dalam pengelolaan haji.

Kasus Said Agil Husin al Munawar (2001–2004)

Said Agil dinyatakan bersalah karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU). Modus yang digunakan meliputi:

• Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, seperti tunjangan-tunjangan tidak patut bagi pejabat Departemen Agama.
• Penggunaan dana untuk biaya perjalanan keluarga ke luar negeri serta pengeluaran pribadi lainnya yang disamarkan sebagai dana operasional menteri.
• Kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Proses hukum kasus ini berlangsung cukup panjang. Pada 2006, ia divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun akhirnya dikembalikan menjadi 5 tahun oleh Mahkamah Agung.

Kasus Suryadharma Ali (2009–2014)

Suryadharma Ali (SDA) terbukti menggunakan dana haji untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran haji. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2014 dan divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada 2015. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp27 miliar.

Proses hukum berlanjut hingga 2017, ketika Mahkamah Agung memperkuat putusan Tipikor. Sayangnya, Suryadharma meninggal dunia pada 2025 di Jakarta dalam usia 68 tahun.

Kasus Gus Yaqut

Dugaan korupsi kuota haji di era Yaqut Cholil Qoumas mencuat setelah sejumlah pihak melaporkan ke KPK pada 2024. Laporan datang dari kelompok mahasiswa seperti Amalan Rakyat dan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU). KPK mengungkap bahwa kuota tambahan 20 ribu jemaah yang diberikan Indonesia pada 2024 tidak dialokasikan sesuai aturan, sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara yang sangat besar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan untuk menghitung jumlah pasti kerugian negara akibat kebijakan ini. Sampai saat ini, KPK masih terus menyelidiki dugaan praktik jual beli kuota yang merugikan jemaah reguler.

Kenapa Korupsi Terus Berulang?

Beberapa faktor menyebabkan korupsi di bidang haji terus terjadi. Pertama, besarnya anggaran dan dana abadi umat yang dikelola Kementerian Agama. Selain dana dari APBN, ada akumulasi setoran awal jemaah haji yang mencapai ratusan triliun rupiah. Dana sebesar ini rentan disalahgunakan jika tidak dikelola dengan transparansi.

Kedua, diskresi dan kewenangan yang luas. Di kasus terbaru, korupsi diduga terjadi melalui penyalahgunaan kewenangan pembagian kuota tambahan. Kuota yang seharusnya untuk jemaah reguler diduga dialihkan ke haji khusus melalui praktik jual beli kuota. Kewenangan menteri dalam memberikan “diskresi” atau keputusan sepihak sering menjadi titik masuk suap dari pihak penyelenggara travel haji.