Ketergantungan Logistik Nasional pada Angkutan Darat
Ketergantungan logistik nasional terhadap angkutan darat masih sangat tinggi, meskipun pemanfaatan moda rel dan penyeberangan masih minim. Hal ini menjadi penghambat efisiensi biaya logistik yang seharusnya turun dari 14,2% menjadi 12,5% pada tahun 2029.
Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian, Ekko Harjanto, menjelaskan bahwa komponen biaya logistik nasional masih didominasi oleh transportasi sebesar 62%. Sementara itu, biaya persediaan dan pergudangan menyumbang 22%, serta administrasi mencapai 16%.
Namun, struktur moda transportasi menunjukkan ketimpangan. Angkutan darat menjadi tulang punggung dengan kontribusi 30% terhadap biaya transportasi, diikuti oleh angkutan laut sebesar 12% dan udara sebesar 10%. Moda lain seperti angkutan rel, sungai, danau, serta penyeberangan hanya berkontribusi sebesar 1%. Dengan kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa logistik Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi darat.
Biaya Transportasi Darat yang Tinggi
Ekko menilai bahwa ketergantungan tinggi terhadap transportasi darat mencerminkan biaya yang relatif mahal, terutama untuk distribusi jarak jauh dan volume besar. Selain itu, operasional angkutan darat juga rentan terhadap berbagai hambatan, mulai dari kemacetan hingga pembatasan operasional kendaraan pada periode tertentu.
“Transportasi darat di Indonesia memiliki biaya yang cukup tinggi, terutama untuk distribusi jarak jauh dan volume yang cukup besar,” ujarnya.
Pembatasan mobilitas truk sering terjadi pada momen seperti Idulfitri serta Natal dan tahun baru, bahkan bisa berlangsung hingga dua pekan. Di tingkat daerah, pembatasan serupa juga kerap diterapkan dalam situasi tertentu, sehingga menambah kompleksitas distribusi logistik.
Integrasi Antar moda Transportasi
Untuk menekan biaya logistik, pemerintah mendorong integrasi antarmoda transportasi, khususnya antara darat dan laut. Menurut Ekko, sebagai negara kepulauan, skema distribusi yang mengombinasikan kedua moda tersebut lebih relevan untuk meningkatkan efisiensi.
Sebagai contoh, distribusi barang dari Surabaya ke Jakarta dinilai lebih optimal jika memanfaatkan angkutan laut atau kereta, dibanding sepenuhnya mengandalkan jalur darat yang padat. “Untuk Pulau Jawa yang sudah cukup padat lalu lintasnya, distribusi dapat dialihkan sebagian ke transportasi laut,” ujarnya.
Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional
Dalam rangka mendorong biaya logistik nasional lebih murah, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih berupa rancangan. Ekko mengungkapkan bahwa rancangan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing logistik Indonesia tersebut telah melalui tahap harmonisasi.
“Sudah paraf antar k/l yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.
Meski demikian, Ekko belum dapat memastikan tanggal pasti perpres tersebut akan terbit karena bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.
