Perum Bulog Mengusulkan Kenaikan Margin Fee dan Tambahan Anggaran untuk Dukung Swasembada Pangan
Perum Bulog, yang bertugas sebagai pelaku utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional, saat ini membutuhkan peningkatan sumber daya dan dana untuk mendukung target swasembada pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah mengusulkan kenaikan margin fee menjadi sebesar 7% serta tambahan anggaran dalam penugasan penyerapan dan distribusi beras.
Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa selama ini, perusahaan hanya menerima margin fee sebesar Rp50 per kilogram beras. Besaran tersebut belum mengalami penyesuaian selama lebih dari satu dekade, sehingga dinilai kurang memadai untuk meningkatkan layanan distribusi beras ke berbagai daerah.
Harapan besar di balik usulan kenaikan margin fee ini adalah untuk mendorong realisasi penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia. Rizal menegaskan bahwa jika margin fee naik, Bulog akan meningkatkan layanannya dengan menyediakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke.
Usulan kenaikan margin fee ini telah disetujui dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Rizal menyebut bahwa skema yang digunakan Bulog merujuk pada model BUMN lain seperti PLN dan Pertamina, yang mampu memberikan layanan satu harga secara nasional.
Penyesuaian Margin Fee untuk Dukung Layanan Distribusi
Menurut Rizal, margin fee yang memadai akan membantu Bulog dalam mendukung pengiriman beras ke wilayah timur dan barat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dengan tambahan margin fee, perusahaan dapat meningkatkan ongkos operasional agar layanan distribusi tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah juga mulai membahas pemberian reward (penghargaan) kepada Perum Bulog atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rakortas ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Tantangan dalam Penerapan HET Beras Satu Harga
Meski usulan kenaikan margin fee telah disetujui, penerapan HET beras satu harga masih menghadapi tantangan. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa margin fee yang rendah membuat Bulog kesulitan dalam mengirim beras ke wilayah terpencil seperti Papua dan Maluku.
“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 rupiah. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku dengan satu harga? Ya kan enggak mungkin,” ujar Zulhas usai rapat penetapan cadangan pangan pemerintah.
Pihaknya juga akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan beras satu harga tersebut. Selain itu, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan pembahasan beras satu harga pada 2026.
Peningkatan Cadangan Beras dan Jagung
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan besaran cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton pada 2026. Peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton.
Peningkatan ini dilakukan untuk menyukseskan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). “Karena perlu juga itu. Kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, maka perlu pakan [dari jagung],” ujar Zulhas.
Usulan Tambahan Anggaran untuk Serapan Gabah dan Beras
Selain kenaikan margin fee, Bulog juga akan mengajukan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran berkaitan dengan peningkatan target serapan beras dan jagung oleh pemerintah, yakni beras sebanyak 4 juta ton dan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2026.
Rizal berharap agar Bulog dapat mendapatkan dukungan dana yang bersumber dari APBN agar tidak dikenakan bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman ke perbankan. Jika hal tersebut tidak terwujud, ia berharap dukungan tersebut dapat bersumber dari dana bantuan operator investasi pemerintah (OIP) dengan bunga lebih rendah.
“Kalau harus pinjam di bank-bank Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] kan bunganya agak tinggi. Mudah-mudahan kita dapat APBN ataupun dana bantuan OIP yang bunganya hanya 2%,” ujar Rizal.
Adapun, RAPBN 2026 mencantumkan alokasi anggaran Perum Bulog senilai Rp22,73 triliun. Alokasi tersebut juga merupakan dana OIP dengan tugas utama penyerapan gabah dan beras petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
