Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Komisi Yudisial ( KY ) mengungkap besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan proses seleksi calon hakim agung maupun calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung ( MA ). Hal ini dikatakan Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata pada waktu menanggapi pertanyaan awak media ketika dikonfirmasi besaran anggaran lembaganya menjalankan proses seleksi tersebut.
Diketahui, imbas efisiensi anggaran, KY memutuskan untuk tak melaksanakan seleksi 16 calon Hakim Agung serta 3 calon Hakim Ad Hoc HAM yang tersebut diminta MA. Mukti menyampaikan bahwa besaran anggaran yang dimaksud tentu sangat bergantung dari jumlah keseluruhan permintaan yang disampaikan untuk KY.
“Kebetulan tahun ini, kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung juga calon Ad Hoc. Kalau memang benar standar biasanya minimal itu Rp5 M (miliar) untuk satu penyelenggaraan. Tetapi sebab jumlah agregat ini juga akan mempengaruhi besarannya,” kata Mukti pada konferensi pers KY yang diadakan secara daring, hari terakhir pekan (7/2/2025).
Kendati demikian, beliau mengaku tiada mengetahui secara pasti ihwal rincian besaran anggaran tersebut. Yang pasti, ada berbagai hal yang tersebut mempengaruhi anggaran yang digunakan cukup untuk menjalankan dapat menjalankan proses seleksi calon hakim.
“Nanti kita akan hitung ulang lagi, termasuk lantaran pendaftarannya juga ya. Kalau pendaftarnya cukup banyak, maka proses seleksinya juga akan makin membutuhkan anggaran yang dimaksud lebih,” ujarnya.
KY Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji Pegawai
Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata memverifikasi tidak ada ada pemotongan pendapatan pegawai meskipun lembaganya diminta untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia menyebut, efisiensi anggaran KY sebesar 54 persen dari total pagu anggaran 2025.
“Khusus untuk gaji, kita coba tiada akan, belum mengupayakan adanya pemotongan gaji. Jadi kita lakukan efisiensi dalam poin-poin anggaran yang digunakan lain,” kata Mukti.
Efisiensi anggaran itu, kata dia, akan dijalankan beberapa hal yang tersebut berkaitan dengan kelembagaan KY baik di area pusat, maupun kantor perwakilan KY di area daerah. Namun, beliau belum membeberkan terkait peruntukan apa cuma yang dimaksud akan diefisiensikan.
“Jadi pada internal kantor maupun apa, kita akan sesuaikan semuanya, kita lakukan efisiensi dalam kantor KY Pusat maupun daerah. Dan kita sedang kaji terus mengenai prioritas penyelenggaraan anggaran yang diefisiensikan tadi,” pungkasnya.
