Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, lalu Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa nasionalisme terlukai mengawasi situasi hukum dalam Indonesia pada waktu ini. Negara didikte oleh bandit juga diam saja.
Hal itu disampaikan Mahfud MD di Proyek Terus Terang berjudul ‘Jangan Biarkan Negara Didikte Bandit’ yang digunakan diunggah dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (14/1/2025). Awalnya, mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyoroti beberapa jumlah persoalan hukum hukum di dalam Indonesia. Antara lain, tindakan hukum korupsi tata niaga komoditas timah yang dimaksud merugikan negara Rp300 triliun, perkara pagar laut, persoalan hukum suap hakim yang dimaksud melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, serta mobil dinas pejabat negara RI 36 yang mana Patwalnya dinilai arogan.
“Saya anu Mas, merasa apa ya, pertama kasihan untuk rakyat, yang kedua apa ya, rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga. Bukan hanya sekali rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masak negara didikti oleh cecunguk-cecunguk begitu. Terluka saya. Ini adalah negara begitu besar, diatur oleh bandit-bandit kayak gitu negara diam, pura-pura nggak tahu,” kata Mahfud MD dikutip, Rabu (15/1/2025).
Ketika terjadi suatu kasus, kata Mahfud, kerap kali tak ada pihak yang mengakui, bahkan saling lempar tanggung jawab dengan dalih tidak ada tahu. Padahal, menurut Mahfud, setiap urusan telah terjadi ada pembagian tugasnya.
“Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 hanya saling bilang tiada tahu coba. Nggak ada yang mana berani menerangkan ini loh aturannya. Baru sesudah ribut juga mengelak, ada yang mana ngaku. Oh tidak saya itu, itu mobil saya tapi saya tiada ada dalam situ,” katanya.
Mahfud menekankan bahwa mobil dinas pejabat tidaklah boleh dipakai orang lain, tanpa ada pejabatnya dalam dalamnya. Mahfud kemudian menceritakan belasan tahun memakai mobil dinas, istrinya tiada boleh naik mobil dinasnya tanpa ada dirinya.
“Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang digunakan duduk di area situ, nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit, ajudan itu harus mencatatkan mobilnya dipakai siapa. Nggak boleh orang lain duduk dalam situ,” tandas Mahfud MD.
“Nah ini jalan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah, pejabat nggak jujur ini, pejabat nggak jujur. Tersinggung saya, negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan,” tandasnya.
