Penetapan Tersangka Bupati Tulungagung dan Ajudannya oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keduanya tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 yang dilakukan oleh KPK.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula ketika Gatut Sunu baru menjabat sebagai Bupati Tulungagung. Saat itu, ia meminta para pejabat setempat untuk menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
Surat tersebut sengaja tidak dicantumkan tanggal dan salinannya tidak diberikan kepada para pejabat. Dokumen ini kemudian diduga digunakan GSW sebagai sarana untuk mengendalikan sekaligus “menekan” para pejabat agar loyal dan menuruti setiap perintah GSW. Bagi yang tidak “tegak lurus kepada Bupati”, maka terancam dicopot dari jabatan atau bahkan mundur sebagai ASN.
Gatut Sunu diduga meminta sejumlah uang kepada sejumlah pejabat di Tulungagung baik secara langsung maupun lewat ajudannya. KPK menduga total uang yang diminta Gatut Sunu senilai Rp5 miliar. Permintaan tersebut dilakukan GSW setidaknya kepada 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulungagung dengan besaran yang bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.
Selain itu, Gatut Sunu juga diduga meminta jatah tambahan dengan menambah atau menggeser anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah. Jatah yang diminta sebesar 50 persen dari nilai anggaran. Asep mengatakan, Gatut Sunu juga diduga mengatur proses pengadaan barang dan jasa dengan mengondisikan pemenang lelang serta menunjuk langsung rekanan tertentu.
Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar. Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemkab Tulungagung.
Kedua tersangka langsung ditahan KPK di Rutan cabang Gedung Merah Putih setidaknya selama 20 hari mulai dari 11 sampai dengan 30 April 2026. Keduanya disangka melanggar 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Penyelidikan KPK di Tulungagung
Selama penyelidikan, KPK menyewa 9 unit mobil untuk keperluan operasional. Proses penyelidikan ini dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh masyarakat luas. Meski demikian, informasi mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK akhirnya terungkap setelah penangkapan terhadap Bupati Tulungagung dan ajudannya.
Aspek Lain yang Terkait
Bupati Tulungagung yang kena OTT memiliki 20 aset tanah bangunan dan 18 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa status kekayaan Bupati tersebut sangat signifikan. Dugaan korupsi yang dialami oleh Bupati ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ia menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi.
