Krisis Energi: Ekspor Batubara ke Filipina Naik 40 Juta Ton

Krisis Energi di Filipina dan Peluang Ekspor Batubara dari Indonesia

Krisis energi yang sedang dialami oleh Filipina berpotensi meningkatkan permintaan impor batubara dari Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, memprediksi bahwa kenaikan ekspor tersebut bisa mencapai lebih dari 40 juta ton jika dibandingkan dengan ekspor batubara Indonesia ke Filipina pada tahun 2025 lalu yang sebesar 38,5 juta ton.

“Secara historis, Filipina merupakan pasar penting bagi Indonesia. Namun volumenya masih relatif lebih kecil dibandingkan China. Sebagai gambaran, ekspor ke Filipina berada di kisaran sekitar 38,5 juta ton dan ada potensi kenaikan permintaan 40 juta ton lebih,” ujar Gita pada Rabu (25/03/2026).

Adanya potensi peningkatan permintaan dari Filipina ini membuat APBI melihatnya sebagai peluang positif di tengah dinamika energi regional. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kejelasan tambahan volume produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Saat ini, sebagian besar perusahaan masih menghadapi penyesuaian produksi, sehingga ruang untuk meningkatkan ekspor juga masih terbatas,” tambahnya.

Pada awal Februari 2026, telah dilakukan penjajakan kerja sama dengan Filipina melalui pemerintah. Meski begitu, APBI menyebut implementasinya tetap akan sangat ditentukan oleh kepastian kuota produksi yang disetujui dalam hal ini oleh Kementerian ESDM.

Di sisi lain, terkait pemangkasan RKAB tambang, termasuk batubara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Surya Herjuna, mengatakan bahwa pihaknya masih dalam target awal yaitu produksi di angka 600 jutaan ton.

“Masih dalam koridor tersebut (600 jutaan ton),” kata Surya saat dihubungi.

Dia juga menegaskan bahwa penyelesaian RKAB 2026 akan selesai pada akhir Maret 2026.

“Masih on progress sebagian, semoga bisa selesai Maret ini,” kata dia.

Meskipun begitu, melihat keadaan global dan kebutuhan akan batubara yang meningkat, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, melihat adanya peluang besar untuk peningkatan produksi di tengah pemangkasan RKAB.

“Ini terutama didorong oleh kenaikan permintaan global akibat ketidakpastian geopolitik dan potensi gangguan pasokan energi khususnya migas,” ujar Bisman.

Menurutnya, sebagai substitusi migas yang saat ini langka maka batubara kembali menjadi energi andalan karena memang relatif murah dan pasokan tersedia.

“Di samping itu, bisa jadi akan ada kebijakan pemerintah terkait kapasitas produksi yang lebih fleksibel mengikuti kebutuhan pasar dan fiskal negara,” tambahnya.

Saat ini, dalam pandangan Pushep, kondisi dan dinamika global yang berubah cepat ini justru bisa memaksa pemerintah mengambil pendekatan yang lebih adaptif dan pragmatis.

“Jadi perubahan RKAB untuk menyesuaikan kondisi sudah merupakan kebutuhan,” ungkapnya.

Dalam catatan, setelah mendeklarasikan darurat energi pada Selasa (24/03/2026), Sekretaris Energi Filipina, Sharon Garin, mengatakan bahwa dengan melonjaknya biaya LNG (gas alam cair), negaranya untuk sementara akan lebih bergantung pada batubara impor. Sembari berharap untuk memaksimalkan penggunaan batu bara lokal, Garin menambahkan bahwa Filipina juga tetap membuka opsi untuk meningkatkan pembelian batu bara dari pemasok utama terdekat mereka, Indonesia.

“Kami telah berbicara dengan perusahaan pembangkit listrik, pembangkit listrik tenaga batu bara, untuk memeriksa seberapa besar mereka dapat meningkatkan produksi listrik mereka,” kata Garin.

Ia juga menyebutnya sebagai penggunaan batubara sebagai ‘langkah sementara’ yang dapat dimulai paling cepat pada 1 April.

“Jika kita berhasil menerapkan ini, setidaknya kita dapat mengurangi kenaikan tarif listrik karena konflik di Timur Tengah,” katanya.

Sementara itu, Indonesia telah meyakinkan Filipina bahwa mereka tidak akan membatasi pesanan batu bara.

“Tidak ada pembatasan impor batu bara kami dari Indonesia hingga saat ini,” kata Garin.