Pemerintah Indonesia Menyampaikan Pernyataan Terkait Ketegangan di Selat Hormuz
Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia, kini menghadapi ketegangan yang semakin meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah situasi ini, pemerintah Indonesia memberikan pernyataan resmi terkait keamanan dan stabilitas wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan penolakan terhadap segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga yang melintas di kawasan. Pernyataan ini muncul di tengah situasi keamanan yang semakin kompleks, termasuk penutupan jalur oleh Iran dan blokade oleh Amerika Serikat.
Juru bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl, menekankan bahwa keselamatan pelayaran internasional harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga Selat Hormuz tetap terbuka sesuai hukum internasional.
“Dalam hal ini kita juga menolak segala bentuk ancaman terhadap kapal niaga dan menekankan bahwa keselamatan pelaut itu harus menjadi prioritas yang utama,” ujar Nabyl dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/4/2026).
Keamanan Selat Hormuz sebagai Prioritas Nasional
Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling krusial dalam perdagangan energi global. Jalur ini dilalui sebagian besar pengiriman minyak dunia, sehingga setiap gangguan langsung berdampak pada stabilitas ekonomi internasional.
Dalam konteks konflik yang memanas, posisi Indonesia menekankan pentingnya menjaga jalur ini tetap aman dan dapat diakses. Nabyl menegaskan, kebebasan navigasi harus dihormati oleh semua pihak.
Ia juga menyoroti situasi saat ini tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat konflik, tetapi juga negara lain yang bergantung pada jalur tersebut, termasuk Indonesia.
“Menekankan betapa penting menjaga selat tetap aman, terbuka, dan bisa dilalui pelayaran internasional sesuai dengan ketentuan dan hukum internasional,” kata Nabyl.
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran Indonesia terhadap potensi gangguan lebih luas, terutama bagi distribusi energi global dan keselamatan pelayaran.
Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan
Di tengah ketegangan tersebut, dua kapal milik Pertamina, yakni Pride dan Gamsunoro, dilaporkan masih berada di kawasan Teluk Arab atau Teluk Persia. Kemlu memastikan, koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Iran, untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.
Nabyl menyebut komunikasi intensif dilakukan dengan Angkatan Bersenjata Iran dan Kementerian Luar Negeri Iran, menyusul adanya sinyal positif yang sempat disampaikan pada pertengahan Maret lalu.
“Kita akan terus memantau dan memastikan kesiapan teknis, termasuk kesiapan kru, asuransi, dan sebagainya agar kedua kapal tersebut tetap melintas dengan lancar,” ujarnya.
Upaya ini untuk menunjukkan Indonesia tidak hanya mengambil posisi diplomatik, tetapi juga aktif melindungi kepentingan nasional di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.
Proses Negosiasi dan Perizinan Masih Berjalan
Hingga kini, proses perizinan bagi kedua kapal tersebut masih berlangsung. Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan jalur keluar bagi kapal-kapal tersebut tetap terbuka.
Kemlu bersama Kedutaan Besar RI di Teheran dan pihak Pertamina menjaga komunikasi yang erat guna mempercepat proses tersebut. “Kalau ditanya negosiasinya ada progres, yaitu proses perizinan masih terus berjalan,” ungkap Nabyl.
Situasi di Selat Hormuz sendiri semakin rumit setelah Iran menutup jalur tersebut sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Iran dan yang berafiliasi dengan mereka.
Kondisi ini menciptakan tekanan berlapis di kawasan tersebut, menjadikan Selat Hormuz sebagai salah satu titik paling rawan dalam konflik global saat ini, sekaligus menguji kemampuan diplomasi negara-negara seperti Indonesia dalam menjaga kepentingannya.
