Saiful Mujani Dilaporkan ke Polisi Terkait Pernyataan Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto
Seorang pengamat politik, Saiful Mujani, dilaporkan ke polisi karena pernyataannya yang dianggap kritis terhadap Presiden Joko Widodo. Video yang memuat pernyataan kritik tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik.
Dalam video ceramah Saiful Mujani yang diunggah oleh akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner, ia membahas cara menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa prosedur formal pemakzulan tidak akan efektif dalam menghadapi Prabowo. Menurutnya, alternatif yang lebih efektif adalah mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan presiden.
“Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful Mujani dalam video tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa nasihat kepada Prabowo tidak akan berdampak apa pun, sehingga satu-satunya cara adalah menjatuhkannya. “Itulah menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan Prabowo, melainkan menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” tambahnya.
Saiful Mujani menanggapi laporan polisi yang terhadap dirinya. Menurutnya, pelaporan merupakan hak setiap warga negara. Namun, ia menilai bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.
“Langkah yang sah tapi karena ini berada dalam wilayah civil society dan berada dalam bentuk sikap dan opini maka sebaiknya ditanggapi saja. Tidak bagus untuk demokrasi kalau melibatkan negara (polisi) ikut ngurusin opini dan sikap politik warga,” kata pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.
Ia menambahkan bahwa kecuali jika ada tindakan fisik atau penghilangan kebebasan orang lain, kritik harus diterima sebagai bagian dari demokrasi. “Bantah aja, kritik lawan kritik. tapi tak apa kalau ingin menunjukkan secara lebih jelas bahwa negara ini udah jadi makin fasis,” ujarnya.
Dugaan Penghasutan yang Mengundang Perbincangan Publik
Dugaan penghasutan yang dilakukan Saiful Mujani menjadi topik perbincangan publik. Sebelumnya, ia telah melontarkan kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam video ceramahnya, ia menyampaikan pandangan bahwa cara formal pemakzulan tidak akan efektif, sehingga diperlukan strategi lain untuk menjatuhkan presiden.
“Alternatifnya bukan prosedur formal impeachment itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu,” ucap Saiful Mujani.
Ia juga menyampaikan bahwa nasihat kepada Prabowo tidak akan berhasil, sehingga satu-satunya cara adalah menjatuhkannya. “Itulah menyelamatkan, tapi bukan menyelamatkan Prabowo, melainkan menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” tambahnya.
Pelaporan ke Bareskrim Polri
Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI), Ismail Marasabessy, melaporkan Saiful Mujani ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghasutan di muka umum. Laporan tersebut telah diterima dan teregister dengan Nomor LP: STTL/142/IV/2026/Bareskrim tertanggal 10 April 2026.
Pelaporan ini dilakukan setelah melalui kajian dan analisis hukum yang mendalam. Ismail menilai pernyataan yang diduga disampaikan Saiful Mujani bersifat provokatif dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, politik, serta keamanan.
DPN LKPHI juga meminta agar penanganan perkara dilakukan secara cepat, profesional, dan transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Selain itu, mereka menyatakan akan mengawal proses hukum agar berjalan objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun.
Mahfud MD Menilai Pernyataan Saiful Mujani Terlalu Emosional
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang menyebut Prabowo tak lagi bisa diberi saran dan harus dicari cara di luar prosedur formal untuk menjatuhkannya.
Menurut Mahfud, menuding pernyataan tersebut sebagai makar adalah langkah yang “terlalu emosional” dan keliru secara hukum. Ia mengutip teori Hans Kelsen yang menyebut bahwa perlawanan yang berhasil menjatuhkan pemerintah sah akan menjadi konstitusi baru.
Ia mengibaratkan transisi kekuasaan di Indonesia—mulai dari jatuhnya Bung Karno hingga Pak Harto—seringkali diawali dengan gerakan rakyat atau “operasi caesar” sebelum proses konstitusionalnya menyusul belakangan. “Pergantian pemerintah yang ditopang rakyat tidak pernah melalui cara konstitusional murni di awal. Selalu operasi caesar, baru proses konstitusionalnya dibangun belakangan,” ujar Mahfud.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak “kedap” terhadap kritik dan jangan cenderung membunuh demokrasi dengan membangun otoritarianisme. Mahfud mengajak publik membedah visi Prabowo melalui bukunya Paradoks Indonesia.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Disorot
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konsep Koperasi Merah Putih juga tidak luput dari sorotan. Mahfud menilai arah ekonomi saat ini cenderung ke arah state capitalism (kapitalisme negara) namun lemah dalam pengawasan.
Ia menyebut pelaksanaan MBG di lapangan masih “kacau balau” dengan adanya insiden keracunan massal yang dianggap remeh oleh otoritas. “Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik. Jalankanlah maunya Pak Prabowo sendiri yang ada di buku itu; tangkap koruptor dan tegakkan hukum, jangan anggap pengkritik sebagai musuh,” kata Mahfud.
Pemerintah Diminta Introspeksi
Mahfud menilai meningkatnya kritik publik, baik di media sosial maupun media arus utama, merupakan refleksi dari dinamika pemerintahan yang harus dihadapi secara terbuka. Menurutnya, kritik muncul karena adanya kebijakan atau langkah pemerintah yang dinilai “keliru arah” oleh sebagian masyarakat.
“Kalau kritik itu dibalas dengan sikap kedap atau bahkan dibalikkan tanpa solusi, maka akan muncul kegundahan yang berkembang menjadi kemarahan publik,” ujar Mahfud.
Ia menegaskan, dalam demokrasi, kritik justru berfungsi sebagai alat koreksi. Jika tidak dikelola dengan baik, gelombang kritik berpotensi membesar.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
