Djuanda Kartawidjaja, Menteri Orde Lama yang Nama Kekalnya Jadi Nama Tempat

Perjalanan Karier Djuanda Kartawidjaja

Djuanda Kartawidjaja adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Selain menjadi Perdana Menteri terakhir Indonesia, dia juga dikenal sebagai sosok yang sering menjabat posisi menteri. Nama lengkapnya adalah Raden Djuanda Kartawidjaja. Dia lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 4 Januari 1911. Sebagai anak pertama dari pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, Djuanda memiliki latar belakang keluarga yang cukup baik.

Pendidikan Djuanda dimulai dari Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Setelah lulus dari HIS, dia melanjutkan studinya ke Europesche Lagere School (ELS) dan menamatkannya pada tahun 1924. Setelah itu, dia masuk ke Hoogere Burgerschool te Bandoeng (HBS) dan lulus pada 1929. Di tahun yang sama, Djuanda masuk Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS), yang kini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB). Di THS, dia mengambil jurusan teknik pengairan dan jalan (Wegen en Waterbouwkunde) dan lulus pada 1933. Dengan demikian, dia mendapatkan gelar insinyur.

Selama pergerakan nasional, Djuanda tidak terlibat dalam partai politik. Namun, dia pernah aktif di beberapa organisasi seperti Paguyuban Pasundan dan Muhammadiyah. Setelah lulus kuliah, Djuanda bekerja sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda, sejak tahun 1939. Selain itu, dia juga pernah menjadi pengajar di Middelbare School Muhammadiyah, sekolah setara SMA, di Jakarta.

Di Paguyuban Sunda, Djuanda aktif sejak 1934. Empat tahun kemudian, tepatnya pada 1937, dia menjadi pegawai di Jawatan Irigasi Jawa Barat. Dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Peran dalam Pemerintahan

Di awal kemerdekaan, Djuanda diangkat sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia. Dia pernah menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebanyak dua kali, yaitu periode 1946 hingga 1949 dan 1950 hingga 1953. Pada 9 April 1957, Djuanda ditunjuk oleh Bung Karno memimpin kabinet ke-7, Kabinet Djuanda yang dikenal juga sebagai zaken kabinet karena isinya adalah para ahli di bidangnya. Dia pun menjadi Perdana Menteri ke-11 RI menggantikan Ali Sastroamidjojo.

Kabinet Djuanda bertahan selama tiga tahun setelah Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut menjadi tanda lahirnya Demokrasi Terpimpin dan berakhirnya Demokrasi Parlementer. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama sekaligus Menteri Keuangan. Jika Bung Karno sedang pergi ke luar negeri, dialah yang ditunjuk sebagai “pejabat Presiden”.

Deklarasi Djuanda dan Kontribusi Lainnya

Selain program Panca Karya, Kabinet Djuanda juga diingat dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini lahir pada 13 Desember 1957, dicetuskan oleh Perdana Menteri Djuanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), dikenal sebagai negara kepulauan.

Tujuan dari Deklarasi Djuanda adalah untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Juga untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara Kepulauan dan mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

Pengabdian dan Warisan

Pada 6 November 1963, Indonesia kehilangan salah satu orang yang paling berdedikasi pada negaranya. Ketika itu, Djuanda tengah pergi ke sebuah hotel di Jakarta ditemani istri dan putrinya untuk berpartisipasi dalam sebuah upacara. Sekitar pukul 23.25 WIB, dia tiba-tiba pingsan dan denyut nadinya berhenti 20 menit kemudian. Dokter pribadinya sempat memberinya pernapasan buatan tapi tidak berhasil. Pada 7 November, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Djuanda telah meninggal karena serangan jantung. Djuanda kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada 29 November 1963 berdasarkan Keputusan Presiden No. 224/1963.

Mengutip Bobo.grid.id, Djuanda menjadi sosok yang paling sering menempati jabatan dalam kabinet. Djuanda pernah menjadi menteri sebanyak 14 kali – tentu saja selain jadi Perdana Menteri yang bisa dibilang sebagai puncak kariernya dalam pemerintahan. Djuanda Kartawidjaja adalah Perdana Menteri Indonesia yang terakhir sebelum jabatan itu dihapuskan.

Nama yang Diabadikan di Berbagai Tempat

Nama Djuanda diabadikan di banyak tempat. Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur; Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Djuanda di Bandung, Jawa Barat; dan banyak nama jalan di berbagai kota besar di Indonesia. Bandar Udara Internasional Juanda dinamai berdasarkan nama Djuanda yang menyarankan pengembangan bandara tersebut. Stasiun Juanda dan Halte Juanda mengambil nama dari jalan di dekatnya, yang juga dinamai menurut namanya. Dia juga mejeng dalam uang kertas rupiah Rp50 ribu edisi 2016 dan 2022.

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda atau Tahura Djuanda adalah kawasan konservasi yang terpadu antara alam sekunder dengan hutan tanaman. Tahura Djuanda terletak di sebelah utara Kota Bandung yang secara administrasi terletak di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dan sebagian masuk Desa Mekarwangi, Desa Cibodas, Desa Langensari, dan Desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat serta Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Pada awalnya kawasan ini adalah taman terbesar yang pernah dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika dibangun, namanya adalah Hutan Lindung Pulosari dengan luas 590 ha. Pembangunannya dimulai pada 1912 dengan membangun terowongan penyadapan air Sungai Cikapundung, sekarang dikenal sebagai “Gua Belanda”.

Setelah Indonesia merdeka, Hutan Lindung Pulosari dikelola oleh Djawatan Kehutanan. Pada 1960, Gubernur Jawa Barat Mashudi menggagas Taman Hutan Wisata Alam yang sekaligus Kebun Raya. Pada 23 Agustus 1965, taman hutan itu diresmikan dengan nama Kebun Raya Rekreasi Ir. H. Djuanda untuk menghormati Djuanda Kartawidjaya yang wafat dua tahun sebelumnya yang memang adalah tokoh Jawa Barat. Pada 1978 pengelolaan dari Djawatan Kehutanan Provinsi Jawa Barat diserahkan ke Perum Perhutani Jawa Barat.

Pada 1980 Kebun Raya yang awalnya bagian dari komplek Hutan Gunung Pulosari itu ditetapkan sebagai taman wisata, yaitu Taman Wisata Curug Dago. Lalu pada 1985, Mashudi dan Ismail Saleh sebagai pribadi dan Soedjarwo selaku Menteri Kehutanan mengusulkan untuk mengubah status Taman Wisata Curug Dago menjadi Taman Hutan Raya. Usulan itu lalu diterima Presiden Soeharto. Peresmian Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda dilakukan pada 14 Januari 1985 yang bertepatan dengan hari kelahiran Ir. H. Djuanda dan menjadikannya sebagai Taman Hutan Raya pertama di Indonesia.