Pemerintah Indonesia Menjaga Stabilitas Energi Nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan dan stabilitas energi nasional. Hal ini dilakukan di tengah ketidakstabilan pasokan bahan bakar minyak (BBM) global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Bahlil mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menggunakan energi secara bijak. Ia menyampaikan perintah Presiden Joko Widodo untuk segera mencari sumber pasokan minyak dari berbagai negara dan memaksimalkan penggunaan energi yang ada di dalam negeri.
“Perlu saya yakinkan kepada rakyat Indonesia, bahwa solar kita Insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi, clear. BBM berbentuk bensin, sebagian 50 persen kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya, termasuk crude (minyak mentah)-nya,” ujar Bahlil.
Beberapa negara sedang menghadapi krisis BBM akibat gangguan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz. Untuk itu, Bahlil menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dalam menggunakan energi secara bijak.
“Kalau masak pakai LPG, jangan biarkan kompornya boros. SPBU ini bukan untuk industri, jadi tolong dipakai dengan bijaksana. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana,” tambahnya.
Stok Energi Nasional Masih Aman
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Saleh Abdurrahman, menyatakan bahwa stok energi nasional saat ini masih aman. Namun, ia menekankan pentingnya meningkatkan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Selain itu, pengendalian konsumsi BBM juga perlu diperketat, termasuk melalui dorongan penggunaan transportasi publik di kota besar.
Di sisi operator, Pertamina menjaga ketahanan energi melalui pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi dari hulu ke hilir. Perusahaan juga memperluas sumber impor serta mengombinasikan kontrak jangka panjang dan pembelian spot guna menjaga stabilitas pasokan.
Pemerintah Dinilai Kurang Responsif
Di tengah krisis energi global, Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk meredam dampak krisis. Hingga saat ini, pemerintah hanya memberikan pernyataan terkait keterbatasan suplai BBM dan wacana pengaturan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kegiatan sekolah dari rumah.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa konflik Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi memperburuk kondisi pasokan energi global dan memicu krisis ekonomi yang lebih luas.
“Semakin lama perang terjadi, semakin terganggu pasokan minyak mentah secara global dan harga minyak bisa semakin tinggi. Terlebih sudah ada pernyataan dari Arab Saudi untuk mengurangi ekspor minyak ke Asia per April 2026. Selat Hormuz pun masih tidak bisa dilalui oleh semua kapal. Eskalasi konflik ini menimbulkan ancaman kelangkaan minyak mentah, terutama ke negara Asia yang memang pengirimannya melalui selat Hormuz,” ujar Nailul.
Ia menambahkan, jika energi mulai langka dan harganya sulit dikendalikan, inflasi global akan semakin tajam dan krisis ekonomi global menjadi tidak terhindarkan.
Sikap Negara Lain
Sejumlah negara Asia telah mengalami krisis energi dan telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya. Di Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR. Myanmar menerapkan sistem pembatasan ganjil-genap berdasarkan nomor registrasi kendaraan.
Di Selandia Baru, pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan hari tanpa mobil. Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar awal pekan ini.
Filipina mewajibkan rapat virtual dan membatasi perjalanan dinas melalui kebijakan resmi pemerintah. Thailand menerapkan Work From Home (WFH) bagi ASN, disertai penghematan listrik dan pembatasan aktivitas. Laos mengurangi jam belajar menjadi tiga hari per minggu untuk menekan konsumsi energi.
Malaysia masih mengkaji opsi WFH sebagai bagian dari efisiensi biaya, dengan mempertimbangkan karakter tiap sektor usaha.
