Pemkab Kulon Progo Menghadapi Tantangan Efisiensi Anggaran Pegawai
Pemerintah pusat telah mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk membatasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini mulai berlaku pada Januari 2027 mendatang. Aturan ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan besar bagi beberapa daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.
Saat ini, belanja pegawai di Kulon Progo mencapai lebih dari 40 persen dari APBD. Hal ini membuat daerah tersebut menghadapi risiko yang cukup serius, terutama dalam hal pengurangan jumlah pegawai. Dalam situasi seperti ini, opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sangat mungkin dilakukan jika tidak ada penyesuaian anggaran yang signifikan.
Upaya Efisiensi yang Dilakukan
Untuk menghindari PHK, Pemkab Kulon Progo melakukan berbagai upaya efisiensi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan sumber daya. Selain itu, regrouping Sekolah Dasar (SD) juga dilakukan agar kebutuhan guru bisa lebih optimal dan efisien.
Selain itu, Pemkab Kulon Progo juga mencoba menerapkan negative growth pada rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Artinya, jumlah PNS yang direkrut akan jauh di bawah angka pensiun tahunan. Langkah ini diharapkan bisa membantu mengurangi beban anggaran tanpa harus melakukan PHK secara besar-besaran.
Kondisi PPPK di Kulon Progo
Saat ini, terdapat sebanyak 1.478 PPPK Penuh Waktu dan 2.016 PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemkab Kulon Progo. Mereka menerima gaji berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta per bulan, tergantung tingkat pendidikan. Meski demikian, kondisi mereka tetap rentan terkena dampak dari kebijakan batas belanja pegawai.
Seorang PPPK Paruh Waktu di Kulon Progo menyampaikan rasa prihatinnya jika para PPPK sampai harus dipecat demi memenuhi kewajiban batas belanja pegawai. Banyak dari mereka sudah mengabdi cukup lama, dan saat ini justru berharap status mereka bisa naik dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu atau bahkan menjadi PNS.
Harapan Pemkab Kulon Progo
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kulon Progo, Sudarmanto, mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah pusat meninjau ulang aturan batas maksimal belanja pegawai. Ia menilai bahwa banyak daerah lain yang juga mengalami masalah serupa, yakni belanja pegawai yang melebihi 30 persen dari APBD.
“Agar tidak terjadi PHK, tidak ada jalan lain bagi pemerintah pusat untuk meninjau batasan belanja pegawai serta menambah dana Transfer Keuangan Daerah (TKD),” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, juga menegaskan bahwa PHK bagi PPPK bisa menjadi opsi jika tidak ada penyesuaian anggaran. Namun, pihaknya berupaya agar opsi tersebut tidak dilakukan dan nasib PPPK tetap aman.
Ia juga menilai bahwa pemangkasan TKD seharusnya tidak dilakukan jika ingin mandatory spending bisa terpenuhi. Apalagi, ada kemungkinan pemangkasan TKD bisa berlanjut di tahun 2027, sehingga mandatori spending daerah akan semakin sulit tercapai.
Kebijakan yang Diharapkan
Pemkab Kulon Progo berharap pemerintah pusat tetap memegang teguh kewajiban belanja anggaran (mandatory spending) yang diatur dalam UU HKPD. Selain itu, mereka juga berharap adanya penyesuaian anggaran yang lebih realistis, terutama dengan adanya program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyerap anggaran besar.
Dengan begitu, harapan besar tercipta keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan hak-hak pegawai, terutama PPPK yang telah berkontribusi cukup lama dalam pelayanan publik.
