Kunjungan Presiden Trump ke China Dijadwalkan Ulang
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok pada 14 dan 15 Mei untuk berdiskusi dengan Presiden Xi Jinping. Pengumuman ini disampaikan oleh Gedung Putih, yang menegaskan bahwa penjadwalan ulang ini dilakukan karena situasi konflik antara AS dan Israel di Iran. Sebelumnya, kunjungan tersebut sempat ditunda akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Kunjungan ini awalnya direncanakan untuk minggu depan, tetapi terpaksa ditunda lantaran situasi yang tidak stabil. Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa Presiden Xi Jinping memahami alasan penundaan tersebut. Penundaan ini juga menjadi bagian dari upaya Trump untuk tetap berada di Washington guna mengelola respons AS dan Israel terhadap konflik dengan Iran.
Pertemuan puncak ini diharapkan menjadi momen penting dalam menjajaki hubungan antara dua negara terbesar di dunia. Namun, kunjungan ini juga terkait dengan upaya Trump untuk membentuk gencatan senjata antara AS dan Iran. Ia telah meminta Tiongkok dan negara-negara lain untuk menggunakan kemampuan militer mereka guna melindungi pelayaran melalui Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan minyak global.
Serangan Drone FPV di Pangkalan Militer AS di Irak
Di tengah ketegangan di kawasan Timur Tengah, kelompok militan pro-Iran di Irak menyerang Pangkalan Kemenangan yang dikelola oleh Amerika Serikat. Serangan tersebut menghancurkan sebuah helikopter evakuasi medis HH-60M dan stasiun radar AN/MPQ-64 Sentinel. Menurut OSINTtechnical, serangan ini dilakukan oleh kelompok “Perlawanan Islam” yang didukung Iran.
Dalam video yang dirilis, tanda palang merah di helikopter tersebut ditutupi oleh kelompok tersebut. Pasukan AS tidak mencoba mencegat drone FPV yang menyerang pangkalan tersebut. Beberapa helikopter diparkir di area terbuka, tetapi hanya satu yang terkena dampak serangan. Ini bukan kali pertama pangkalan tersebut diserang; sebelumnya, serangan serupa juga dilakukan menggunakan drone FPV.
Penunjukan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menunjuk Mohammad Baqer Zolqadr sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi yang baru. Penunjukan ini dilakukan setelah kematian Ali Larijani, mantan ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Mohammad Baqer Zolqadr lahir pada tahun 1954 di kota Fasa, Provinsi Fars. Ia memiliki latar belakang politik dan militer yang kuat. Sebelum revolusi Islam, ia aktif dalam kegiatan keagamaan dan politik serta bergabung dengan kelompok-kelompok revolusioner untuk melawan rezim Pahlavi. Setelah revolusi 1979, Zolqadr bertanggung jawab atas pelatihan personel di dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Selama masa jabatannya sebagai Wakil Panglima Tertinggi IRGC, Jenderal Yahya Rahim Safavi menjabat sebagai Panglima Tertinggi IRGC. Zolqadr juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Pelaksana Tugas Menteri Dalam Negeri Iran.
Dampak Perang Iran vs Amerika di Dunia
Perang antara Iran dan Amerika Serikat telah memicu wacana penghematan energi di berbagai negara. Di tengah tekanan pasokan minyak dan gas global, sejumlah negara mulai menerapkan langkah efisiensi energi. Salah satu contohnya adalah Korea Selatan, yang meluncurkan kampanye hemat energi nasional.
Presiden Lee Jae Myung menyarankan lembaga publik mengurangi penggunaan kendaraan penumpang, sementara pemerintah juga mengajak warga mengubah kebiasaan sehari-hari agar konsumsi energi turun. Pemerintah Korea Selatan mendorong warga menjalankan 12 langkah hemat energi, seperti memperpendek durasi mandi, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik pada siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan vacuum cleaner pada waktu tertentu.
Di Indonesia, pendekatan yang digunakan lebih condong pada pengurangan mobilitas kerja. Pemerintah tengah membahas kebijakan work from home (WFH) satu kali dalam seminggu bagi aparatur sipil negara (ASN), bahkan skema serupa juga dianjurkan untuk sektor swasta. Langkah ini diambil sebagai cara untuk mengurangi beban konsumsi BBM di tengah ketidakpastian energi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa kebijakan ini disusun agar ada keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi energi. “Ada waktu-waktu tertentu yang memang tidak bisa sepenuhnya dikerjakan dari rumah,” ujar Airlangga.
