Penangkapan Tiga Bupati Membuat Pejabat Daerah Was-was
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tiga bupati di Jawa Tengah membuat sejumlah kepala daerah lainnya merasa was-was dan kena mental. Para pejabat ini mengaku lebih berhati-hati dalam mengeksekusi proyek daerah agar tidak menyalahi aturan hukum.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk mendapatkan pembekalan langsung dari KPK pada Senin 30 Maret mendatang. Ini sebagai respons atas fenomena OTT yang telah menimpa beberapa pimpinan daerah di wilayah tersebut.
Perasaan Waswas Pejabat
Walikota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, mengakui bahwa dirinya bekerja di bawah bayang-bayang ketakutan sejak penangkapan ketiga rekannya sesama kepala daerah itu. Ia merasa khawatir apabila tahapan lelang maupun pengadaan proyek bernilai fantastis di wilayahnya dituding memiliki unsur pelanggaran hukum, meskipun proses tersebut berjalan bersih tanpa adanya manipulasi.
“Ya kami sudah tahu rambu-rambu mana yang boleh dan tidak, semoga ini (kepala daerah yang ditangkap) yang terakhir,” ujarnya.
Aaf merespons positif inisiatif Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang berencana mengundang seluruh bupati, wali kota, beserta wakilnya, termasuk jajaran sekda dan ketua DPRD. Mereka akan dikumpulkan dalam sebuah forum pembekalan bersama KPK di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Senin (30/3/2026) mendatang.
“Kami akan dikasih pengarahan oleh KPK supaya nanti jalannya kami lebih mantap sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan,” paparnya.
Aaf mengingat bahwa pembekalan serupa juga pernah diberikan pada 2025 lalu. Saat itu, materi difokuskan pada upaya pencegahan rasuah di sektor pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Ternyata ada beberapa hal kasus lain di luar itu ternyata ada, jadi kami menilai harus tetap hati-hati dan harus bekerja untuk masyarakat bukan keuntungan pribadi,” ujarnya.
Fokus Bekerja Benar
Keresahan yang sama juga disuarakan oleh Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton. Pascainsiden penangkapan tiga pimpinan daerah oleh penyidik KPK, ia selalu berupaya meningkatkan kehati-hatian dalam menunaikan tugas negara.
“Kami selalu was-was dan berhati-hati dalam bekerja, yang penting kerja benar dan seusai aturan dan perintah, insyaallah aman,” ungkapnya.
Terkait agenda pembekalan oleh lembaga antirasuah di akhir Maret nanti, Bellinda mengaku belum mengetahui rincian materinya secara pasti. “Undangan belum kami terima, tapi pak Gubernur tadi sudah menyampaikan, kami siap datang,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam agenda arahan Gubernur Jateng bersama KPK tersebut. “Ya tadi pak Gubernur menyampaikan pada saat pembekalan itu semua kepala daerah wajib hadir tidak boleh diwakilkan,” ucapnya.
Menanggapi fenomena OTT yang menjerat tiga koleganya, Ischak enggan terlalu memusingkan hal tersebut dan memilih fokus mematuhi regulasi yang ada. “Ya sama seusai arahan pak Gubernur,” bebernya.
Pembekalan Langsung KPK
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memang telah menjadwalkan agenda pertemuan akbar bagi seluruh bupati, wali kota, dan wakilnya pada Senin, 30 Maret 2026. Keputusan strategis ini diambil sebagai respons atas tertangkapnya Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap oleh KPK.
“Iya, kami akan kumpulkan seluruh Bupati, Walikota, Wakil Bupati dan Wakil Wakikota, Sekda, DPR pada tanggal 30 nanti,” ujar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kepada Tribunjateng.com selepas acara Halal bihalal di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu (25/3/2026).
Luthfi menerangkan bahwa forum tersebut digagas sebagai langkah preventif agar skandal korupsi di level pimpinan daerah tidak lagi terulang di kemudian hari. Para pejabat daerah ini akan diberikan pendampingan langsung oleh komisi antirasuah agar terhindar dari jerat pidana.
“Kami akan undang KPK dalam pertemuan itu,” jelasnya yang tidak menyebutkan detail lokasi kegiatan.
Sebagai pimpinan tertinggi di provinsi, Luthfi menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. “Kepala daerah harus cair dan good goverment dengan meningkatkan integritas,” ujarnya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
