.CO.ID, JAKARTA — Ketika rudal-rudal Iran menyasar Dimona, fasilitas nuklir paling rahasia Israel di Gurun Negev, dunia menyadari bahwa perang ini telah memasuki dimensi yang tidak lagi sekadar soal kekuatan militer konvensional. Sebuah batas yang selama puluhan tahun dijaga dengan sangat hati-hati, batas yang memisahkan konflik bersenjata biasa dari ancaman bencana nuklir, mendadak tampak rapuh dan rentan.
Di tengah kepulan asap konflik yang belum padam, tiga analis dari tiga latar belakang yang berbeda, seorang akademisi Turki yang menggeluti kebijakan nuklir, seorang ilmuwan politik Iran-Amerika yang berspesialisasi dalam transisi rezim, dan seorang kolumnis Arab yang membaca ulang makna solidaritas regional, menawarkan pembacaan yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Dibaca bersama, ketiganya membentuk sebuah argumen yang lebih besar dari bagian-bagiannya: bahwa perang ini bukan hanya tentang Iran, bukan hanya tentang Amerika, dan bukan hanya tentang Timur Tengah. Ia adalah tentang tatanan dunia yang sedang dalam proses mendefinisikan ulang dirinya sendiri.
Paradoks Nuklir: Siapa Sesungguhnya yang Mengancam: Israel atau Iran?
Merve Suna Ozel Ozcan, peneliti kebijakan keamanan yang menulis di Daily Sabah, memulai analisisnya dari sebuah pertanyaan yang tampak provokatif namun sebenarnya sangat sahih: dalam konflik ini, siapa yang sesungguhnya merupakan ancaman nuklir terbesar, Iran atau Israel? Pertanyaan itu bukan retorika. Ia berakar pada sebuah asimetri hukum yang selama ini nyaris tak pernah dibahas secara terbuka dalam wacana mainstream Barat. Iran, sebagai negara penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir sejak 1968, beroperasi dalam kerangka hukum internasional yang jelas meski diperdebatkan. Israel, sebaliknya, tidak hanya menolak menandatangani NPT, tetapi secara aktif membangun “opasitas nuklir,” sebuah doktrin yang mempertahankan pencegahan tanpa pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir.
“Doktrin ‘ketidaktransparansian nuklir’ Israel yang dipertahankan di luar NPT mengungkap kontradiksi struktural dari tatanan nuklir internasional,” tulis Ozcan. Dan kontradiksi itu kini tidak lagi bisa disembunyikan di balik abstraksi diplomatik. Data SIPRI memperkirakan Israel memiliki sekitar 90 hulu ledak nuklir, meski sejumlah analisis menyebut angka itu bisa mencapai 300. Sementara Iran, dengan uranium yang diperkaya hingga 60 persen dan cadangan sekitar 440 kilogram, secara teoritis memiliki kapasitas untuk memproduksi beberapa senjata nuklir namun belum pernah secara resmi mendeklarasikan kepemilikannya.
Ozcan mengidentifikasi logika baru yang muncul dalam konflik ini: “Para aktor lebih memilih untuk membuat sistem energi dan lingkungan musuh mereka tidak berfungsi daripada menghancurkannya secara langsung.” Implikasi dari logika ini sangat serius. Direktur Jenderal Rosatom, Alexei Likhachev, telah memperingatkan bahwa fasilitas nuklir Bushehr saja mengandung 72 ton material fisil dan 210 ton bahan bakar nuklir bekas. “Serangan apa pun terhadap fasilitas tersebut,” kutip Ozcan, “dapat menyebabkan bencana besar.” Dalam skenario eskalasi yang terus berlanjut, bencana lingkungan dan kemanusiaan berskala Chernobyl atau bahkan lebih besar bukan lagi skenario teoretis.
Namun Ozcan tidak berhenti pada deskripsi ancaman. Ia mengajukan sebuah argumen kebijakan yang penting: bahwa tanpa kesepakatan minimum tentang batas-batas yang tidak boleh dilangkau dalam penargetan fasilitas nuklir, “akan muncul risiko bahwa di masa mendatang, serangan tanpa batas dapat menjadi hal yang biasa, yang mengarah pada lingkungan keamanan di mana batasan-batasan tersebut secara efektif dihapus.” Gencatan senjata, dalam pandangan Ozcan, bahkan jika tercapai, tidak akan menyelesaikan masalah inti. Ia akan mengubah konfrontasi menjadi “konflik beku yang lebih terkendali namun tetap berlanjut,” sebuah kondisi limbo yang berbahaya justru karena tampak stabil.
Setelah Khamenei: Anatomi Transisi yang Tak Direncanakan
Jika Ozcan berbicara tentang risiko struktural dari konflik nuklir, Saeid Golkar, ilmuwan politik Iran-Amerika dari Universitas Tennessee dan peneliti senior di Institut Tony Blair untuk Perubahan Global, mengajukan pertanyaan yang lebih operasional: apa yang sesungguhnya terjadi pada Iran setelah kepemimpinan tertingginya dilenyapkan? Golkar memulai dari sebuah pengamatan yang sekaligus menjadi peringatan: “Khamenei telah meninggal, tetapi sistem ini tidak hanya terdiri dari satu orang.” Republik Islam Iran, ia tegaskan, adalah bawang berlapis dengan berbagai institusi, jaringan ulama, Korps Garda Revolusi Islam, pasukan keamanan, dan birokrasi negara, yang dirancang secara konstitusional untuk bertahan melampaui individu mana pun.
Pasal 111 Konstitusi Iran, yang jarang dibicarakan dalam liputan perang, justru menjadi kunci analisis Golkar. Pasal itu dirancang khusus untuk menangani kekosongan kepemimpinan, menciptakan dewan pemerintahan sementara yang dapat beroperasi sementara Majelis Ahli menunda pemilihan pemimpin baru dalam kondisi perang. “Pemenggalan kepala dapat menyebabkan guncangan, tetapi tidak secara otomatis menyebabkan kekosongan kekuasaan,” tegasnya. Lebih jauh, Golkar memperingatkan tentang apa yang ia sebut sebagai “dinamika klasik”: bahwa serangan yang tidak menuntaskan rezim justru berisiko membuatnya lebih berbahaya. “Pembongkaran sebagian senjata nuklir sangat berbahaya,” tulisnya. “Gangguan mendadak dapat menyebabkan pembalasan cepat dan memperkuat argumen di dalam rezim bahwa hanya senjata nuklir yang dapat mencegah serangan asing.”
Ini adalah skenario yang oleh Golkar dirangkum dengan kalimat yang tajam: “apa yang tidak membunuh rezim akan membuatnya lebih kuat, tetapi dengan dimensi nuklir.” Golkar mengidentifikasi tiga skenario pasca-militer yang paling mungkin terjadi. Pertama, fragmentasi dan perang saudara, yang ia nilai paling tidak mungkin mengingat kuatnya identitas nasional Iran dibandingkan Afghanistan atau Irak. Kedua, kampanye tanpa batas waktu yang mengarah pada eskalasi regional, di mana Iran dalam tekanan eksistensial dapat memperluas konflik ke negara-negara Teluk untuk memaksa de-eskalasi. Ketiga, dan yang paling realistis, kondisi limbo: “rezim terluka, tetapi masih mematikan,” di mana infrastruktur represi yang terdesentralisasi hingga ke tingkat lingkungan tetap mampu beroperasi meski komando tingkat tinggi terganggu.
Dalam skenario ketiga itu, bahaya sesungguhnya bukan kehancuran Iran, melainkan konsolidasi oleh “elit keamanan yang masih bertahan,” sebuah rezim yang lebih militeristik, lebih paranoid, dan lebih termotivasi untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai jaminan kelangsungan hidupnya. Apa yang dibutuhkan, menurut Golkar, bukanlah sekadar tekanan militer, melainkan rencana transisi yang kredibel. Ia menyebut tiga prasyarat: menjaga integritas teritorial Iran, memahami di mana letak kekuasaan yang sesungguhnya, dan menyediakan kerangka amnesti bersyarat bagi komandan tingkat menengah yang bersedia membelot. “Jika Amerika Serikat dan Israel gagal menggabungkan tekanan militer dengan rencana transisi yang kredibel,” simpulnya, “mereka berisiko mengalami hasil terburuk: rezim yang terluka yang bertahan, menjadi radikal, dan mengandalkan balas dendam, penindasan, dan percepatan pengembangan senjata nuklir.”
UEA dan Era Kemandirian Strategis
Sementara dua analis pertama memfokuskan perhatian pada dinamika internal Iran dan arsitektur konflik nuklir, Ahmed Saeed al-Alawi di al-Ain al-Akhbari mengangkat dimensi yang berbeda: kehancuran konsep solidaritas Arab dan makna politiknya bagi UEA serta tatanan regional secara keseluruhan. Al-Alawi memulai dari sebuah pertanyaan yang diajukan Anwar Gargash, penasihat diplomatik Presiden UEA: “Di manakah lembaga-lembaga aksi bersama Arab dan Islam?” Bagi al-Alawi, pertanyaan itu bukan sekadar ekspresi frustrasi diplomatik. Ia adalah “deklarasi eksplisit dari momen transformasi, momen di mana keheningan tidak lagi terbuka untuk interpretasi, ketidakhadiran tidak lagi dapat dibenarkan, dan netralitas buatan tidak lagi dapat diterima.”
Al-Alawi meminjam kalimat Martin Luther King Jr. untuk mengilustrasikan realitas yang sedang dihadapi: “Pada akhirnya, kita tidak akan mengingat kata-kata musuh kita, tetapi keheningan teman-teman kita.” Dalam konteks UEA yang menjadi sasaran serangan Iran sementara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam diam, kalimat itu terasa seperti vonis. Argumen al-Alawi bergerak dari diagnosis menuju implikasi kebijakan. Ia berargumen bahwa UEA selama ini telah menunjukkan model solidaritas aktif dalam berbagai krisis regional, bukan sekadar berslogan, melainkan hadir secara nyata di lapangan. Paradoks yang ia soroti adalah: justru negara yang selama ini paling konsisten dalam solidaritas regional kini mendapati dirinya ditinggal sendirian menghadapi ancaman langsung.
Kesimpulan yang ia tarik dari paradoks itu bersifat sistemik. “Negara-negara Teluk, termasuk UEA, telah beralih dari tahap mengandalkan konsensus Arab ke tahap kemandirian,” tulisnya. “Ini bukan pilihan mewah, tetapi kebutuhan yang dipaksakan oleh momen pengkhianatan regional.” Dalam kerangka baru itu, kemitraan tidak lagi didasarkan pada solidaritas historis atau afiliasi identitas, melainkan pada prinsip yang jauh lebih dingin: “kepentingan diutamakan.”
Implikasi praktisnya sudah terlihat. Arab Saudi menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Pakistan. Pembahasan perjanjian trilateral Saudi-Pakistan-Turki sedang berlangsung. Dan negara-negara Teluk mulai mendiversifikasi kemitraan keamanan mereka jauh melampaui payung Amerika yang kini terbukti bisa menjadi “magnet bagi masalah,” seperti digambarkan oleh berbagai analis. Bagi al-Alawi, lembaga-lembaga Arab yang gagal merespons momen ini tidak hanya kehilangan relevansi temporal, mereka kehilangan legitimasi secara permanen. “Lembaga-lembaga yang gagal mengikuti transformasi ini,” tutupnya dengan nada yang hampir seperti pemakaman, “mendapati diri mereka berada di luar persamaan pengaruh, secara bertahap berubah menjadi struktur formal yang kurang efektif dan kredibel.”
Titik Temu: Tiga Analisis, Satu Diagnosis
Ozcan, Golkar, dan al-Alawi datang dari disiplin dan konteks yang berbeda. Namun ketiganya tiba pada sebuah diagnosis yang, dalam substansinya, adalah sama: bahwa konflik ini telah melampaui kapasitas pengelolaan dari semua aktor yang terlibat, dan bahwa tanpa perubahan fundamental dalam cara masalah ini didekati, tidak satu pun dari berbagai skenario yang ada akan menghasilkan stabilitas yang berkelanjutan. Ozcan menunjukkan bahwa tanpa kesepakatan minimum tentang batas-batas nuklir, perang ini dapat meluncur ke dalam bencana lingkungan yang tidak mengenal pemenang. Golkar menunjukkan bahwa tanpa rencana transisi yang kredibel, tekanan militer justru akan menghasilkan Iran yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Al-Alawi menunjukkan bahwa tanpa solidaritas regional yang nyata, negara-negara yang paling terdampak akan terpaksa mencari jaminan keamanan alternatif yang mengubah peta aliansi secara permanen.
Ketiganya, dengan cara mereka masing-masing, sedang memperingatkan hal yang sama: bahwa perang ini mungkin bisa dimenangkan dalam pengertian militer yang sempit, namun ia sedang kalah dalam pengertian strategis yang lebih luas. Dalam perang-perang semacam ini, kekalahan strategis sering kali jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit dipulihkan daripada kekalahan di medan tempur.
