Prabowo Subianto Pertahankan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil langkah-langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Namun, salah satu program yang menjadi prioritas utama adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo menegaskan bahwa anggaran MBG tidak akan dipotong, meskipun ada upaya penghematan di berbagai sektor lain.
Alasan Tidak Memotong Anggaran MBG
Prabowo menyampaikan alasan kuat untuk mempertahankan anggaran MBG. Ia khawatir jika anggaran tersebut dialihkan, maka akan rentan terhadap korupsi. Dalam diskusi dengan Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar, Retno Pinasti, Prabowo menjelaskan bahwa dirinya lebih memilih agar uang tersebut digunakan untuk memastikan rakyat bisa makan daripada terbuang sia-sia karena korupsi.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” katanya dalam diskusi yang terekam di YouTube Najwa Shihab, Sabtu (21/3/2026).
Selain itu, Prabowo juga merasa bahwa MBG adalah investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia menilai pentingnya program ini untuk mencegah stunting dan gizi buruk pada anak-anak.
Fokus pada Anak-Anak yang Kurang Gizi
Dalam wawancaranya, Prabowo mengungkapkan pengalamannya saat kampanye pilpres. Ia melihat banyak anak-anak di desa-desa yang memiliki berat badan yang tidak proporsional dengan usia mereka.
“Saya lihat ketika kampanye (pilpres) sekian kali, di desa-desa anak umur 11 tahun, badannya anak empat tahun,” katanya.
Menurut Prabowo, keputusan ini merupakan pilihan yang benar. Ia yakin bahwa anggaran MBG tetap tersedia dan tidak perlu dipotong. Bahkan, ia menyatakan siap mempertaruhkan kepemimpinanannya untuk memastikan program ini berjalan lancar.
Penghematan di Sektor Lain
Meski MBG tidak dipotong, Prabowo menyatakan bahwa masih banyak pos anggaran lain yang bisa dipangkas. Misalnya, belanja-belanja yang dinilai tidak produktif atau kurang berdampak. Menurutnya, efisiensi dilakukan untuk menjaga defisit APBN agar tidak melambung di atas tiga persen.
Pemerintah juga telah melakukan penghematan di berbagai bidang, seperti perjalanan dinas luar negeri, belanja aparatur, dan peralatan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap krisis energi global yang disebabkan oleh konflik Iran dengan AS dan Israel.
Program Prioritas Tetap Berjalan
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan bahwa MBG dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak masuk dalam program yang terkena pemangkasan anggaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah lebih memilih mengurangi belanja yang dinilai tidak mendesak.
“Kita kan justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menyatakan bahwa program unggulan tidak akan diubah. Semua program prioritas tetap berjalan sebagai investasi jangka panjang.
Efisiensi di Sektor Kerja
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, pemerintah juga mengambil langkah baru. Salah satunya adalah kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta setelah Lebaran. Kebijakan ini direncanakan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini dibuat demi penghematan akibat tingginya harga minyak dunia. “Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” katanya.
Teknis kebijakan WFH akan diumumkan ke publik setelah semua persiapan rampung. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga untuk pekerja swasta dan pemerintah daerah.
