Kritik terhadap Kesepakatan Dagang Indonesia-Amerika Serikat
Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) mendapat kritik dari sejumlah ekonom. Perjanjian ini dinilai lebih banyak memberatkan Indonesia, baik dari sisi kewajiban impor energi maupun potensi pelemahan industri dalam negeri.
Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono, menilai ART tidak menguntungkan, baik dari sisi akses pasar maupun dampak ekonominya. Ia menyatakan bahwa ART merupakan kesepakatan yang buruk. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Publik Menakar Dampak Perjanjian Dagang RI-AS, Kamis (5/3/2026).
1. ART Tidak Hanya Berkaitan dengan Kepentingan Perdagangan
Riandy menjelaskan, ART tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perdagangan. Kesepakatan ini juga menyangkut penyelarasan keamanan (security alignment) serta nilai strategis antara kedua negara. Menurutnya, manfaat utama dari kesepakatan tersebut bukan pada akses pasar ke Amerika Serikat. Perjanjian ini justru menjadi dorongan bagi Indonesia melakukan reformasi struktural yang selama ini sulit dijalankan secara mandiri.
Secara ekonomi, dampaknya dinilai terbatas. Perjanjian tersebut hanya mengamankan akses bagi 1.819 produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Angka itu setara sekitar 2 persen dari total ekspor nasional. “Manfaat tarif nol persen bagi sektor tekstil berpotensi tergerus karena industri harus menggunakan bahan baku dari AS yang relatif lebih mahal,” katanya menjelaskan.
2. Amerika Serikat Bukan Pemasok Utama Komoditas Katun dan Serat Sintetis
Saat ini, Amerika Serikat bukan pemasok utama komoditas katun bagi Indonesia. Kontribusi AS hanya sekitar 8,7 persen dari total impor nasional. Angka tersebut jauh di bawah China yang mencapai 29,4 persen dan Brasil sebesar 20,7 persen. Sementara untuk serat sintetis (man-made fiber), pangsa Amerika Serikat bahkan lebih kecil, hanya sekitar 0,3 persen. Angka ini tertinggal jauh dari China sebesar 65,1 persen dan Vietnam 12,4 persen.
Selain itu, harga bahan baku tekstil dari Amerika Serikat juga cenderung lebih mahal dibandingkan negara pemasok lain. “Jika dunia usaha dipaksa membeli bahan baku yang lebih mahal dari AS, akan terjadi disrupsi serius dalam rantai pasok sehingga manfaat akses pasar tersebut bisa saja tidak lagi terasa,” bebernya.
3. Kewajiban Impor Mogas dari AS Bisa Picu Pelebaran Defisit APBN
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menambahkan, dalam kesepakatan tersebut Indonesia diwajibkan mengimpor minyak dan gas dari Amerika Serikat sekitar 15 miliar dolar AS. Kebijakan ini dinilai berpotensi memperlebar defisit neraca migas serta menekan nilai tukar rupiah. Selain itu, ART juga disebut membuka peluang penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Perjanjian tersebut juga mewajibkan Indonesia mengimpor bioetanol dan batu bara dari Amerika Serikat.
Bhima mengatakan perjanjian itu dijadwalkan mulai berlaku pada 20 Mei 2026. Namun, masih terdapat peluang renegosiasi dalam waktu 60 hari setelah notifikasi resmi kedua negara.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nany Afrida, juga menyoroti potensi dampak ART terhadap industri media di Indonesia. Ia mengatakan dalam klausul kesepakatan tersebut terdapat peluang bagi investor Amerika Serikat memiliki media di Indonesia. “Jika ini diberlakukan, kepemilikan media bisa didominasi oleh modal asing. Agenda editorial berpotensi dipengaruhi kepentingan ekonomi global, sementara media lokal akan semakin sulit membiayai jurnalisme yang berkualitas dan independen,” katanya.
Selain itu, dalam kesepakatan tersebut Indonesia juga diminta tidak mewajibkan platform digital asal AS membayar lisensi konten atau berbagi keuntungan dengan media domestik. “Perjanjian ini melemahkan upaya membangun ekosistem digital yang adil,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika media lokal dilemahkan secara ekonomi dan dikuasai modal besar, informasi yang sampai kepada publik berpotensi semakin tersaring dan hanya menonjolkan aspek pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dampak ekologis dan sosial dari berbagai proyek pembangunan dapat terabaikan. “Situasi ini juga berpotensi melemahkan kritik publik. Oligarki akan lebih mudah membungkam kritik terhadap proyek-proyek strategis mereka yang mungkin berdampak buruk terhadap lingkungan maupun masyarakat,” katanya.
