Strategi Menyeluruh untuk Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Ayam serta Telur di Aceh
Dinas Peternakan Aceh telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga daging ayam ras dan telur di Provinsi Aceh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah.
Komitmen tersebut muncul dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertema: Ketersediaan dan Kestabilan Harga Daging Ayam Ras dan Telur untuk Mencegah Inflasi di Provinsi Aceh, yang diselenggarakan di Aula Dinas Peternakan Aceh pada Kamis (16/4/2026). Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Safridhal, dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk jajaran dinas, perusahaan perunggasan, mitra usaha, peternak, pedagang, serta organisasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI).
Dalam FGD tersebut, Safridhal menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sektor perunggasan melalui penguatan pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa langkah strategis yang disiapkan tidak hanya berfokus pada sisi hilir, tetapi juga menyasar sektor hulu, mulai dari peningkatan produksi hingga efisiensi biaya.
Isu Krusial yang Dibahas
Beberapa isu penting dibahas dalam forum tersebut, salah satunya adalah kebutuhan menjaga kestabilan pasokan DOC (day old chick/anak ayam) dan ketersediaan listrik. Gangguan listrik dinilai berpotensi memicu kematian ayam secara massal yang berdampak langsung terhadap pasokan dan harga di pasar.
Perwakilan perusahaan perunggasan dalam forum tersebut menyampaikan bahwa kondisi stok ayam relatif stabil, meski terjadi fluktuasi penjualan pada periode tertentu. Untuk menjaga keseimbangan pasokan, direncanakan peningkatan produksi DOC hingga 20 persen pada tahun 2026. Selain itu, modernisasi sistem kandang juga terus didorong. Sebagian besar kandang mitra dilaporkan telah beralih ke sistem tertutup (close house) guna meningkatkan efisiensi dan menekan risiko kematian ternak.
Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menyoroti pentingnya kemandirian pakan melalui produksi lokal sebagai upaya menekan biaya produksi. Intervensi pasar, seperti operasi pasar dan penguatan pengawasan harga, turut disiapkan terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru.
Tantangan yang Dihadapi Peternak
Sementara itu, peternak dan pedagang menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan, antara lain kerugian akibat bencana, fluktuasi harga yang tinggi, serta kendala perizinan dan lingkungan usaha. “Peternak berharap ada peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan usaha, agar usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan,” ujar salah satu perwakilan peternak dalam forum tersebut.
Selain itu, peternak juga berharap dukungan dari sektor perbankan agar lebih terbuka dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor perunggasan, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun fasilitas pembiayaan lainnya. “Kami berharap perbankan dapat lebih berpihak kepada peternak, terutama dalam kemudahan akses pembiayaan seperti KUR, sehingga usaha peternakan bisa berkembang dan tidak terhambat modal,” ujar perwakilan peternak.
Muncul pula usulan penguatan investasi di sektor perunggasan, seperti pembangunan breeding farm, penambahan kapasitas kandang, serta kemudahan akses pembiayaan melalui skema KUR.
Tindak Lanjut dan Koordinasi Lintas Sektor
Sebagai tindak lanjut, Dinas Peternakan Aceh bersama para pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit unggas seperti flu burung, serta mendorong pelaporan rutin kesehatan ternak. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka kanal pengaduan bagi peternak serta menggelar pertemuan berkala dan pasar pangan asal hewan sebagai instrumen pengendalian harga di Aceh.
