Desakan untuk Keluar dari Forum Board of Peace
Wanda Hamidah, seorang aktivis kemanusiaan, mengajukan desakan kuat kepada Pemerintah Indonesia untuk keluar dari forum Board of Peace (BOP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dalam konferensi pers bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!”, Wanda menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan tidak memiliki legitimasi internasional.
Menurut Wanda, prinsip yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di dunia. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mendukung kemerdekaan semua negara dan menghapuskan penjajahan dari bumi.
“Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa kita harus mendukung semua negara dalam kemerdekaannya dan menghapuskan penjajahan,” kata Wanda di kawasan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Wanda mengkritik tindakan pemerintah yang terlibat dalam forum tersebut, karena dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut. Ia juga menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto yang duduk bersama pihak-pihak yang disebut sebagai pelaku kejahatan perang.
“Ini adalah suatu pelanggaran yang luar biasa ketika presiden kita duduk bersama para pembunuh dan kriminal yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tapi ini justru duduk bersama para pembunuh dan genosida,” ujarnya.
Selain itu, Wanda mempertanyakan legalitas Board of Peace yang menurutnya bukan lembaga resmi dalam sistem internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menegaskan bahwa BOP bukan bagian dari PBB dan tidak memiliki legal standing atau aturan yang jelas.
“Board of Peace ini bukan lembaga resmi dalam sistem internasional. Kenapa Trump tidak menggunakan mekanisme PBB? Ini BOP, lembaga di luar PBB yang tidak punya legal standing,” tuturnya.
Dia bahkan menyebut forum tersebut sebagai lembaga yang dibentuk di luar mekanisme internasional dan memiliki kepentingan tertentu terhadap Palestina.
“Ini adalah lembaga yang dirancang oleh Trump beserta para proxy-nya untuk menghancurkan Baitul Maktis dan umat Islam,” imbuhnya.
Wanda juga menyoroti isu bantuan dana yang mencapai Rp 17 triliun, yang berasal dari rakyat Indonesia. Ia mempertanyakan kebijakan tersebut di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan di dalam negeri.
“Sumbangan 17 triliun dari rakyat Indonesia, uang keringat yang kita kumpulkan, sementara saudara-saudara kita di Sumatra masih menderita akibat banjir bandang,” ungkapnya.
Karena itu, Wanda menilai pemerintah seharusnya memiliki pilihan untuk tidak terlibat dalam forum tersebut, sebagaimana sikap politik luar negeri yang pernah ditempuh Indonesia pada masa Presiden Soekarno.
“Indonesia tidak punya pilihan yang absurd. Kita punya pilihan, seperti Presiden Soekarno yang memilih untuk tidak bergabung dengan para penjajah,” kata Wanda.
Kritik dari Generasi Muda
Ahmad Nawawi, Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar, menilai pemerintah perlu mengambil sikap tegas dengan menarik diri dari forum tersebut. Menurut Nawawi, langkah keluar dari BOP perlu didorong oleh seluruh elemen masyarakat agar pemerintah segera mengambil keputusan yang jelas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut.
“Saya sepakat bahwa harus ada dorongan dari seluruh elemen masyarakat untuk mendesak Presiden Prabowo menyatakan keluar dari BOP,” katanya.
Nawawi menilai momentum untuk keluar dari forum tersebut semakin kuat, terutama setelah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel. Ia menilai situasi tersebut dapat menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengevaluasi keterlibatannya dalam forum yang mengklaim diri sebagai wadah perdamaian.
“Saya pikir ini exit door-nya sudah pas ketika Amerika dan Israel hari ini membom, melanggar hukum internasional menyerang Iran,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut justru menunjukkan kontradiksi dengan narasi perdamaian yang selama ini dibangun melalui forum tersebut.
“Saya pikir ini sudah pas kalau momentum ini dijadikan alasan. Mereka katanya memimpin Dewan Perdamaian, tapi mereka juga menciptakan perang ini dengan alasan itu, kami keluar saja,” imbuhnya.
Aksi Damai untuk Mendesak Perubahan
Situasi ini memicu para aktivis muda untuk menggelar aksi damai pada Sabtu (7/3/2026) dan Minggu (8/3/2026) pukul 17.00. Aksi yang digelar di sekitar Patung Kuda Arjuna Widjaya, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ini akan diikuti oleh ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat.
