Ancaman Kenaikan BBM Mengancam, Ekonom Khawatirkan Tekanan pada Daya Beli

Tantangan APBN 2026 Akibat Kenaikan Harga Minyak

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi topik yang hangat dibicarakan. Hal ini terjadi akibat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah kini menghadapi pilihan kebijakan yang cukup berat: menyesuaikan harga BBM atau merombak alokasi belanja negara agar defisit tetap di bawah batas aman.

Kementerian Keuangan saat ini sedang mempersiapkan berbagai skenario untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, langkah realokasi dan efisiensi anggaran juga menjadi pertimbangan utama.

Namun, kalangan ekonom memberi peringatan bahwa kebijakan kenaikan BBM bisa memiliki dampak ekonomi yang luas. M Rizal Taufikurahman, kepala pusat makroekonomi dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa kebijakan tersebut hampir pasti akan mendorong inflasi biaya.

“Dampak lanjutan yang perlu diwaspadai adalah pelemahan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya. Menurut Rizal, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi dan logistik, yang berpotensi menekan daya beli masyarakat dan pada akhirnya mengurangi konsumsi rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53%–54% terhadap produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, setiap tekanan pada sektor ini bisa langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah risiko tersebut, Rizal menilai pemerintah perlu mempertimbangkan langkah lain yang dampaknya tidak terlalu luas terhadap perekonomian. Salah satu opsi yang dinilai lebih realistis adalah rasionalisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG diperkirakan akan menyerap anggaran hingga Rp 335 triliun pada 2026. Karena implementasinya masih bertahap, pemerintah dinilai masih memiliki ruang untuk menyesuaikan skala program, target penerima, maupun kecepatan pelaksanaannya.

Selain pengaturan ulang belanja, penguatan penerimaan negara juga dinilai penting untuk menjaga disiplin fiskal tanpa menekan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rasio pajak Indonesia masih sekitar 10% terhadap PDB, jauh di bawah rata-rata negara berkembang yang berkisar 15%–18%.

Rizal menilai peningkatan kepatuhan pajak dan perluasan basis pajak dapat menjadi jalan untuk memperkuat penerimaan negara. “Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan kualitas belanja menjadi langkah penting untuk menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Josua Pardede dari Bank Permata juga menilai pemerintah memiliki opsi lain selain menaikkan harga BBM. Penajaman dan realokasi anggaran dinilai bisa menjadi langkah untuk menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB.

Tekanan terhadap fiskal pemerintah semakin terasa jika harga minyak dunia terus meningkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi risiko terkait lonjakan harga minyak. Hasil simulasi menunjukkan, jika harga minyak dunia rata-rata mencapai US$92 per barel dalam setahun, maka defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap PDB.

“Biasanya kami melakukan langkah-langkah penyesuaian supaya defisit tetap di bawah 3%,” ujar Purbaya. Dalam skenario tersebut, pemerintah disebut akan lebih dulu melakukan efisiensi belanja negara sebelum mempertimbangkan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penghematan anggaran program MBG serta penundaan sejumlah belanja tertentu. Meski demikian, wacana kenaikan harga BBM tetap menjadi isu sensitif karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas. Jika opsi tersebut diambil, tekanan terhadap inflasi, biaya transportasi, hingga daya beli berpotensi menjadi konsekuensi yang harus dihadapi perekonomian domestik.