Peran Indonesia dalam Konflik Timur Tengah dan Dampak Ekonomi
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Siti Muti’ah Setyawati, menilai bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan berat untuk berperan sebagai penengah dalam konflik terbaru antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Menurutnya, salah satu syarat utama seorang mediator adalah netralitas serta diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik.
“Kalau menjadi penengah, syaratnya harus netral dan diterima kedua belah pihak. Saya kira Iran tidak akan menerima Indonesia,” ujarnya. Hal ini merespons keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik saat ini.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan Iran terkait tawaran Indonesia untuk melakukan mediasi eskalasi konflik. Ia menjelaskan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan kedua belah pihak, namun hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari AS maupun Iran.
“Kita tunggu bagaimana nanti, karena mereka mengatakan akan lihat situasinya beberapa hari dan beberapa minggu ke depan,” ujar Sugiono.
Dampak pada Pekerja Migran dan Minyak
Muti’ah menambahkan bahwa konflik di Timur Tengah juga berpotensi berdampak pada Indonesia, terutama terkait pekerja migran. Jutaan pekerja Indonesia berada di kawasan tersebut, termasuk sekitar tiga juta orang di negara-negara Teluk. Jika konflik meluas dan aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan mereka bisa terhenti, sehingga pemasukan remitansi ke Indonesia juga dapat berkurang.
Selain itu, ia juga menyoroti rencana pemerintah untuk mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Menurut Muti’ah, kebijakan ini perlu dikaji lebih lanjut karena selain jarak yang jauh, jenis minyak dari Amerika belum tentu sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
“Kalau dari Timur Tengah kita sudah tahu kualitasnya dan jaraknya juga lebih dekat. Kalau dari Amerika, selain jauh juga perlu penelitian dulu apakah jenis minyaknya sesuai dengan kebutuhan kita,” ujarnya.
Dampak Ekonomi terhadap Indonesia
Sementara itu, pengajar Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana, menilai bahwa konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi Indonesia. Salah satu risiko yang paling terasa adalah kenaikan inflasi akibat lonjakan harga minyak dunia.
Menurut dia, harga minyak dunia dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan cukup tajam. Jika merujuk pada harga minyak jenis West Texas Intermediate dan Brent Crude Oil, nilainya sudah mendekati bahkan menembus kisaran US$80 per barel dari sebelumnya sekitar US$65–66 pada pekan lalu.
Kenaikan harga tersebut menunjukkan adanya gangguan pada pasokan minyak yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Yudistira menjelaskan bahwa sejak 2003 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak sehingga ketergantungan terhadap impor bahan bakar masih cukup besar. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan berpotensi memicu inflasi.
“Energi fosil masih menjadi faktor produksi yang penting bagi Indonesia. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya produksi dan berpotensi memicu inflasi,” ujarnya.
Selain inflasi, gejolak geopolitik juga dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam situasi tersebut, peran Bank Indonesia dinilai krusial untuk menjaga stabilitas mata uang nasional.
Yudistira menilai bahwa konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan persoalan geopolitik global yang berada di luar kendali Indonesia. Karena itu, ia menyarankan agar Indonesia perlu mendorong kemandirian energi dalam jangka panjang agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak global. Risiko tekanan ekonomi pada tahun ini berpotensi lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Ervana Trikarinaputri turut berkontribusi dalam artikel ini.
