Harga minyak melonjak akibat konflik Israel-Iran, pemerintah wajib revisi APBN

Dampak Konflik Israel-Iran terhadap Anggaran Negara dan Harga Minyak

Konflik antara Iran dan Israel, yang turut melibatkan Amerika Serikat, telah memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu isu utama yang muncul adalah perlu adanya revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya dalam hal anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal ini dikarenakan konflik tersebut berpotensi meningkatkan harga minyak global, yang akan berdampak langsung pada perekonomian Indonesia.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa penutupan Selat Hormuz oleh Iran dapat menyebabkan lonjakan harga minyak. Kondisi ini akan memengaruhi asumsi harga minyak dalam APBN, sehingga diperlukan penyesuaian anggaran untuk menangani kenaikan subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram.

• Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp 210 triliun untuk subsidi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram.
• Namun, kondisi logistik dan transportasi menjadi lebih rumit karena rute pengiriman harus mencari jalur yang aman, meskipun lebih panjang dan mahal.
• Keamanan angkutan minyak juga mengalami penurunan, sehingga jumlah kapal yang berangkat menjadi lebih sedikit, dan biaya logistik meningkat.

Selain itu, kenaikan harga minyak juga berpotensi memengaruhi biaya penerbangan. Jika jalur penerbangan tidak aman, pesawat harus melewati rute yang lebih panjang, sehingga biaya operasional meningkat.

Jalur Transmisi Kenaikan Harga Minyak

Esther menjelaskan bagaimana kenaikan harga minyak dapat ditransmisikan ke perekonomian melalui beberapa jalur utama:

• Nilai tukar: Lonjakan harga minyak bisa memberi tekanan pada mata uang, yang berdampak pada kondisi fiskal pemerintah. Beban utang swasta dan biaya operasional bisnis juga meningkat karena kewajiban dalam mata uang asing menjadi lebih besar.
• Inflasi: Kenaikan harga minyak mendorong inflasi inti, terutama di provinsi penghasil minyak. Jika inflasi terus naik, bank sentral berpotensi menaikkan suku bunga acuan, sehingga kredit menjadi lebih mahal dan investasi melambat.
• Sektor riil: Biaya impor semakin mahal, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku dan energi dari luar negeri. Akibatnya, aktivitas produksi melambat dan kinerja industri bisa tertekan.
• Persepsi pasar: Kenaikan harga minyak meningkatkan persepsi risiko, khususnya bagi negara-negara berkembang. Investor cenderung menarik dana, sehingga nilai tukar semakin tertekan. Selain itu, kenaikan risiko mendorong imbal hasil surat berharga naik, yang berdampak pada penurunan harga surat berharga dan nilai aset pemegang obligasi.

“Kemungkinan terjadinya seperti ini akibat konflik US-Israel vs Iran. Ini kurang lebih dampaknya sama dengan perang Rusia dan Ukraina,” jelas Esther.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan bahwa konflik antara Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat berpotensi membuat harga minyak naik menjadi USD 100-120 per barel. Indonesia, yang masih mengimpor minyak, akan terdampak langsung.

Jika pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM di dalam negeri, maka selisih antara harga pasar dan harga jual harus ditutup melalui subsidi. Bhima memperkirakan, potensi tambahan beban APBN untuk menahan harga BBM agar tidak naik tersebut mencapai Rp 515 triliun.

• Jumlah yang sangat besar ini dapat memperlebar defisit anggaran, menekan ruang fiskal, dan berpotensi menambah utang pemerintah.
• Meski demikian, kemungkinan besar pemerintah akan memutuskan menaikkan harga BBM dalam negeri, agar tidak memberikan beban lebih kepada APBN yang saat ini dinilai sudah sempit.

Bhima menambahkan bahwa kenaikan harga BBM akan bertemu dengan inflasi pangan. Jalur transmisi resesinya dari imported inflation. Pelemahan kurs bertemu dengan naiknya harga minyak dan pangan. Kombinasi ini bisa mematikan daya beli masyarakat.