JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menghadapi tekanan eksternal setelah meningkatnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dengan rudal pada Sabtu (28/2/2026) memicu ketegangan yang berdampak pada stabilitas pasar minyak global.
Iran, yang menguasai jalur logistik di sekitar perairan Selat Hormuz, menjadi pusat perhatian. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran utama minyak dunia. Serangan terhadap Iran serta respons dari negara-negara di sekitar Teluk Persia menyebabkan lonjakan harga minyak mentah secara signifikan.
Harga minyak mentah acuan global, Brent, melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026). Di sisi lain, dalam UU APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$70 per barel. Dengan asumsi tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi energi senilai Rp210,06 triliun yang terdiri dari:
- Subsidi bahan bakar tertentu: Rp25,14 triliun
- Subsidi LPG 3 Kg: Rp8026 triliun
- Subsidi listrik: Rp104,64 triliun
Dengan semakin tingginya harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah, risiko peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi BBM menjadi semakin nyata.
Defisit Bisa Melebar
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengakui bahwa perkembangan di Timur Tengah menjadi perhatian utama dalam antisipasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.
Masalah utamanya adalah jika harga minyak dunia naik, defisit APBN berpotensi melebar. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat bahwa setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel bisa membuat defisit anggaran bertambah sebesar Rp6,8 triliun.
Febrio menjelaskan bahwa otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. “APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB,” ujarnya.
Selain mengganggu pasokan energi, konflik di kawasan Timur Tengah juga berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal serta peningkatan biaya logistik.
Namun, Febrio memastikan bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga baik. PMI Manufaktur Indonesia pada Februari 2026 berada di zona ekspansif yaitu 53,8, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, angka ini menjadi titik tertinggi dalam dua tahun terakhir.
Neraca perdagangan Indonesia juga membukukan surplus sebesar US$0,95 miliar, memperpanjang rekor surplus beruntun menjadi 69 bulan berturut-turut. Inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76% YoY, namun Febrio menjelaskan angka tersebut utamanya disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.
Impor Minyak RI
Dalam catatan Bisnis, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar mineral (BBM) dari sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2021–2025, total importasi BBM dengan kode HS 27 dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar. Mayoritas bahan bakar mineral dari Arab Saudi mengalir ke Cilacap sebesar 18,75 juta ton atau setara US$11,3 miliar.
Sementara itu, volume impor BBM dari UEA dalam lima tahun terakhir tercatat menembus angka 11,06 juta ton atau senilai US$7,04 miliar. Aliran BBM impor dari UEA sebagian menuju ke Merak, Balikpapan, Belawan, hingga Kalbut di Situbondo, Jawa Timur.
Selain Arab Saudi dan UEA, beberapa negara teluk seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Oman juga mengekspor hasil BBM ke Indonesia. Meskipun memiliki peran dalam rantai pasok energi, impor BBM terbesar Indonesia ternyata berasal dari Singapura dan Malaysia.
Total impor BBM dari Singapura selama lima tahun terakhir mencapai 65,24 juta ton atau senilai US$49,22 miliar. Sementara dari Malaysia, total impor BBM mencapai 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar.
Meski tidak langsung bergantung pada negara-negara teluk, Indonesia berpotensi mengalami tekanan neraca perdagangan akibat lonjakan harga minyak. Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Peningkatan ini turut memicu kekacauan di pasar minyak global akibat penutupan efektif Selat Hormuz.
