Penangkapan Bupati Pekalongan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Semarang
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, ditangkap bersama ajudan dan orang kepercayaannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Semarang. Penangkapan ini terjadi pada dini hari Selasa (3/3/2026), dengan Fadia diamankan di salah satu hotel kawasan Simpang Lima, Kota Semarang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa OTT yang menjerat Fadia Arafiq berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah Pemkab Pekalongan. Setelah ditangkap, para pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
Respons Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan respons tegas terkait penangkapan tersebut. Ia menilai kasus hukum yang menimpa kepala daerah sangat berkaitan dengan integritas individu masing-masing pemimpin. Luthfi juga menyampaikan prihatin atas penangkapan Bupati Pekalongan, namun tetap menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK.
Luthfi menegaskan pentingnya menjalankan pemerintahan tanpa melanggar hukum sebagai prinsip pokok pelayanan publik. Ia meminta kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Jawa Tengah untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan tidak melanggar hukum. Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara di Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government).
Pemantauan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin, menjamin bahwa jalannya pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tidak terganggu meskipun Bupati Pekalongan ditangkap KPK. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan memastikan pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya.
Dari kasus ini, pihaknya menunggu proses hukum Bupati Pekalongan yang masih berjalan di KPK. Ia berharap setelah proses hukum selesai, pihak provinsi akan segera menindaklanjuti ke kabupaten.
Penyegelan Kantor Pemkab Pekalongan
Di waktu yang hampir bersamaan, suasana di kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan tampak lengang. Ruang kerja Bupati Pekalongan terlihat telah dipasangi segel. Tak hanya ruang bupati, sedikitnya delapan ruangan lain turut disegel, termasuk ruang Sekretaris Daerah (Sekda). Aktivitas di lingkungan kantor Pemkab pun terpantau sepi.
Beberapa ruangan yang disegel antara lain:
* Ruang Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dingkop-UKM)
* Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
* Bagian Umum
* Bagian Perekonomian
* Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim)
* Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup (Dinperkim LH)
* Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU dan Taru)
* Kantor Bupati Pekalongan
* Kantor Sekretaris Daerah (Sekda)
Segel yang terpasang memuat tulisan “Masih dalam pengawasan KPK”.
Mobil Dinas yang Terparkir di Halaman Polres
Selain itu, beberapa mobil dinas berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan terparkir di halaman Polres Pekalongan Kota. Nomor pelat kendaraan tersebut menunjukkan bahwa pemiliknya adalah para pejabat di lingkungan Pemkab Pekalongan. Ada pula beberapa kendaraan pelat putih dan mobil dinas kepolisian yang terparkir di area tersebut.
Di dalam beberapa mobil dinas tersebut masih tersimpan barang-barang pribadi, seperti pakaian dinas berwarna putih yang tergantung rapi, tas bahu hingga topi berlogo Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Keberadaan kendaraan dinas ini diduga berkaitan dengan pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan oleh KPK di dalam gedung.
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
