JAKARTA – Mobilitas internasional tetap menjadi salah satu indikator paling jelas dari ketidaksetaraan global. Banyak warga negara masih mengalami kesulitan untuk bepergian ke luar negeri, terlepas dari tujuan seperti wisata, bisnis, pendidikan, atau kunjungan keluarga. Pada tahun 2026, kekuatan paspor tetap menjadi faktor utama dalam menentukan seberapa mudah seseorang dapat melintasi perbatasan.
Setiap tahun, peringkat global mengevaluasi kekuatan paspor berdasarkan jumlah destinasi yang bisa dikunjungi tanpa harus mendapatkan visa tradisional terlebih dahulu. Data tahun 2026 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara negara-negara dengan akses perjalanan yang luas dan mereka yang menghadapi hambatan masuk yang ketat. Beberapa paspor memungkinkan pemegangnya mengunjungi lebih dari 180 destinasi, sedangkan yang lain hanya memberikan akses ke kurang dari 40 destinasi. Kesenjangan ini membuat biaya perjalanan lebih tinggi, waktu tunggu lebih lama, serta proses persetujuan yang rumit bagi jutaan orang.
Peringkat paspor biasanya mengukur akses ke destinasi yang mengizinkan masuk tanpa visa, visa saat kedatangan, atau otorisasi perjalanan elektronik. Semakin rendah peringkat suatu negara, semakin sedikit destinasi yang dapat diakses tanpa persetujuan sebelumnya. Kebebasan bepergian juga sangat bergantung pada hubungan diplomatik, stabilitas internal, persepsi keamanan, dan tren migrasi.
Negara-negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan sering kali menghadapi persyaratan masuk yang lebih ketat. Berikut adalah 10 paspor dengan peringkat terendah pada tahun 2026 beserta faktor-faktor yang memengaruhi mobilitasnya yang terbatas:
Daftar Paspor dengan Peringkat Terendah Tahun 2026
-
Afghanistan
Akses bebas visa: 24 destinasi
Afghanistan memiliki peringkat paspor terlemah pada tahun 2026. Ketidakstabilan yang berkepanjangan, pergeseran struktur pemerintahan, dan keterlibatan diplomatik yang terbatas berkontribusi pada minimnya akses bebas visa di seluruh dunia. -
Suriah
Akses bebas visa: 26 destinasi
Bertahun-tahun perang saudara dan sanksi ekonomi telah menempatkan Suriah di peringkat terbawah dalam peringkat global. Warga Suriah menghadapi persyaratan dokumentasi yang ekstensif dan pemeriksaan visa yang ketat saat bepergian ke luar negeri. -
Irak
Akses bebas visa: 29 destinasi
Meskipun Irak telah melakukan upaya rekonstruksi dan reformasi kelembagaan, akses perjalanan tetap terbatas. Konflik historis dan pertimbangan keamanan yang berkelanjutan terus membentuk kebijakan masuk ke luar negeri. -
Pakistan dan Yaman
Akses bebas visa: 31 destinasi
Konflik yang sedang berlangsung di Yaman secara signifikan memengaruhi mobilitas internasionalnya. Pakistan, meskipun mempertahankan hubungan diplomatik secara global, masih menghadapi pembatasan visa karena persepsi keamanan regional dan kekhawatiran terkait migrasi. -
Somalia
Akses bebas visa: 33 destinasi
Puluhan tahun mengalami ketidakstabilan dan tantangan tata kelola, terus berdampak pada posisi Somalia di kancah global. Kekhawatiran keamanan dan risiko migrasi memengaruhi bagaimana negara lain mengevaluasi izin masuk bagi warga negara Somalia. -
Nepal
Akses bebas visa: 35 destinasi
Nepal telah mempertahankan stabilitas politik yang relatif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekuatan paspornya tetap dibatasi oleh jangkauan diplomatik yang terbatas dan jaringan perjanjian bebas visa timbal balik yang lebih kecil. -
Bangladesh
Akses bebas visa: 37 destinasi
Terlepas dari kemajuan ekonomi dan tenaga kerja luar negeri yang kuat, paspor Bangladesh tetap termasuk yang terlemah. Perjanjian visa bilateral yang terbatas dan kekhawatiran tentang pelanggaran masa berlaku visa terus membatasi akses yang lebih luas. -
Eritrea, Korea Utara, Wilayah Palestina
Akses bebas visa: 38 destinasi
Warga negara di wilayah-wilayah ini menghadapi pembatasan mobilitas yang parah. Kebijakan isolasionis dan sanksi Korea Utara sangat membatasi perjalanan keluar negeri, sementara iklim politik dan ketegangan regional Eritrea memengaruhi akses internasional. Warga Palestina menghadapi hambatan tambahan karena pengakuan negara yang terbatas dan kontrol perbatasan yang kompleks.
Perbedaan antara paspor yang kuat dan lemah mencerminkan realitas geopolitik yang lebih luas. Negara-negara dengan pemerintahan yang stabil, ekonomi yang kuat, dan jaringan diplomatik yang luas sering kali menegosiasikan perjanjian perjalanan timbal balik dengan lebih efektif. Sebaliknya, negara-negara yang menghadapi konflik internal atau hubungan internasional yang tegang kesulitan untuk mendapatkan pengaturan serupa.
Bagi warga negara mereka, kekuatan paspor yang terbatas membatasi pertukaran pendidikan, mobilitas pekerjaan, dan konektivitas global. Seiring dengan perkembangan kebijakan perjalanan internasional, peringkat paspor terus menyoroti tidak hanya tren mobilitas tetapi juga perbedaan struktural yang lebih besar antar negara.
