Pengamat BRIN Soroti Kontroversi LPDP: Uang Pajak Bikin Publik Bereaksi

Polemik Beasiswa LPDP: Persoalan yang Melibatkan Dana Publik dan Nasionalisme

Polemik terkait penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial kembali memicu perdebatan. Isu ini muncul setelah seorang alumni LPDP mengunggah video yang menunjukkan paspor Inggris milik anaknya, yang kemudian menuai kontroversi. Peristiwa ini tidak hanya menjadi sorotan karena pernyataannya yang dinilai merendahkan identitas nasional, tetapi juga karena penggunaan dana publik dalam program beasiswa tersebut.

Reaksi Publik yang Keras

Anggi Firmansyah, pengamat pendidikan sekaligus peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyatakan bahwa reaksi publik yang keras tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa LPDP dibiayai oleh uang pajak rakyat. Menurutnya, LPDP adalah beasiswa prestisius yang menjadi kebanggaan nasional. Oleh karena itu, ketika ada penerima beasiswa yang mengunggah pernyataan sensitif di ruang publik, respons masyarakat—baik pro maupun kontra—menjadi sangat besar.

“Di situ ada uang pajak. Jadi wajar publik merasa punya kepentingan untuk berkomentar,” ujarnya.

Aturan 2n+1 dan Perdebatan Moral

Secara regulasi, penerima LPDP memiliki kewajiban pengabdian dengan skema 2n+1, yakni dua kali masa studi ditambah satu tahun. Namun, Anggi menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat mekanisme perizinan bagi awardee yang ingin melanjutkan studi atau bekerja di luar negeri sebelum kembali ke Indonesia.

Perdebatan tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal moral dan rasa nasionalisme. “Kalau secara aturan ada mekanismenya. Tapi kalau secara moral, publik merasa punya hak untuk bersuara karena ini dana publik,” katanya.

Ia menambahkan, perdebatan ini sebenarnya bukan hal baru. Diskursus mengenai kewajiban pulang atau berkontribusi dari luar negeri sudah berlangsung cukup lama di kalangan akademisi dan diaspora.

Brain Drain hingga Ketimpangan Pendidikan

Anggi mengaitkan polemik ini dengan isu lebih besar, yakni fenomena brain drain—perpindahan tenaga terdidik ke luar negeri. Namun, ia menekankan persoalannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, negara berharap generasi terbaik kembali dan membangun Indonesia. Di sisi lain, ada persoalan struktural seperti keterbatasan lapangan kerja, kesejahteraan akademisi, hingga daya serap riset di dalam negeri.

“Kalau wadahnya terbatas, orang akan berpikir rasional. Ini bukan sekadar soal nasionalisme, tapi juga soal sistem,” jelasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Biaya kuliah yang mahal dan seleksi ketat membuat LPDP menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ketika ada penerima yang dinilai tidak sepenuhnya kembali, sebagian publik merasakan kekecewaan kolektif.

Momentum Evaluasi

Menurut Anggi, polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Pertama, evaluasi tata kelola dan transparansi LPDP, termasuk pengawasan kewajiban pengabdian. Kedua, perbaikan struktur pendidikan dan ketenagakerjaan agar lulusan berkualitas memiliki ruang berkembang di dalam negeri.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam bermedia sosial, terutama bagi figur publik dengan banyak pengikut. “Pernyataan di media sosial sulit ditarik kembali. Jejak digital akan selalu ada,” tegasnya.

Kronologi Video Viral

Sebelumnya, nama Dwi Sasetyaningtyas mendadak viral di media sosial setelah video dirinya memperlihatkan paspor Inggris milik sang anak menuai kontroversi. Video yang diunggah melalui akun pribadi Dwi memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya. Dalam rekaman tersebut, ia mengungkapkan kebahagiaannya dan menyebut ingin anak-anaknya memiliki “paspor kuat WNA”.

Pernyataan itu memicu kritik keras. Sejumlah warganet menilai ucapannya terkesan merendahkan paspor Indonesia dan tidak mencerminkan semangat nasionalisme, terlebih ia merupakan penerima beasiswa LPDP yang dibiayai dari dana publik.

Video tersebut kemudian dihapus, namun potongannya sudah telanjur viral dan menjadi perbincangan luas di berbagai platform media sosial.

Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Menanggapi kritik yang mengalir deras, Dwi menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial. Ia mengakui pernyataannya menimbulkan kegaduhan dan kesalahpahaman. “Saya meminta maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kegaduhan dan melukai perasaan banyak pihak. Tidak ada sedikit pun niat saya untuk merendahkan bangsa sendiri. Saya bangga menjadi WNI,” tulisnya.

Ia menegaskan bahwa video tersebut merupakan ekspresi pribadi sebagai orang tua, bukan bentuk sikap terhadap Indonesia. Berikut pernyataan dan permintaan maaf lengkap dari Dwi:

“Sehubungan dengan unggahan saya sebelumnya yang memuat kalimat “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan”, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang merasa tersakiti, tersinggung, maupun tidak nyaman atas pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut lahir sepenuhnya dari rasa kecewa, lelah, dan frustrasi pribadi saya sebagai Warga Negara Indonesia terhadap berbagai kondisi yang saya rasakan.

Namun, saya menyadari bahwa kekecewaan tersebut tidak seharusnya disampaikan dengan cara yang berpotensi melukai perasaan banyak orang, terlebih berkaitan dengan identitas kebangsaan yang kita junjung bersama.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai Warga Negara Indonesia.

Untuk itu, saya mengakui kesalahan saya dalam pemilihan kata dan menyampaikannya di ruang publik. Apa pun latar belakang emosi yang melatarinya, dampak dari pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi.

Saya sangat menghargai setiap kritik dan masukan yang telah disampaikan secara baik dan konstruktif, sebagai pembelajaran untuk terus memperbaiki diri, termasuk belajar berkomunikasi dengan lebih bijaksana, lebih jernih, dan lebih berempati dalam menyampaikan pandangan di ruang publik.

Saya mencintai Indonesia, dengan segala harapan dan tantangannya, dan semoga saya tetap bisa terus berkontribusi untuk Indonesia hari ini dan di masa depan.

Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita bisa saling menata hati, memperbaiki diri, dan fokus menjalankan ibadah sepenuh hati.”

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak LPDP terkait polemik tersebut.