Pembicaraan Menteri KKP dan Menkeu Mengusik Citra Kabinet

Perselisihan Terbuka Antara Menteri dan Dampaknya terhadap Citra Kabinet

Perselisihan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, tentang anggaran kapal akhirnya berakhir secara damai. Namun, fenomena ini menarik perhatian pengamat dan DPR karena dianggap mencoreng citra kabinet serta menunjukkan lemahnya koordinasi internal.

Awal Perselisihan

Pertengkaran antara dua menteri ini bermula dalam sebuah forum ketika Menkeu Purbaya mempertanyakan alasan industri galangan dalam negeri yang belum menerima pesanan kapal dari KKP meskipun anggaran diklaim sudah cair. Dalam forum tersebut, Purbaya bertanya apakah ada pengusaha yang telah mendapatkan proyek pembangunan kapal dari KKP. Banyak orang di forum itu menjawab bahwa mereka belum menerima pesanan.

“Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada,” kata Purbaya. Ia juga mempertanyakan apakah Kadin atau Kementerian Perindustrian kurang aktif sehingga belum ada pesanan kapal dari KKP.

Reaksi dari Menteri KP

Trenggono merespons dengan keras melalui akun Instagram resminya. Ia meminta Menkeu untuk lebih teliti mengecek sumber dana yang ternyata berasal dari pinjaman luar negeri. “Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Trenggono.

Setelah mendapat teguran terbuka, Purbaya akhirnya melunak dan mengakui kemungkinan adanya kesalahan data internal di kementeriannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu persis berapa anggaran kapal yang dicairkan untuk KKP dan meminta agar KKP segera membelanjakan anggaran tersebut.

Penyelesaian Damai

Setelah mendapat tanggapan dari Purbaya, Trenggono tampaknya menganggap persoalan antar mereka sudah selesai. Di akun Instagram miliknya, ia mengunggah foto bersama Purbaya dengan caption: “That’s all Folks. Back to Work ya (Itu saja, teman-teman. Kembali bekerja ya).”

Perseteruan Lain di Kabinet

Perseteruan terbuka seperti ini bukan hal baru di kabinet Prabowo. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya awal Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melontarkan seruan yang menuai kontroversi. Ia meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan taubatan nasuha setelah banjir dan longsor di Sumatera menewaskan lebih dari 900 orang.

Tanggapan dari DPR dan Tokoh Politik

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta para menteri membenahi pola komunikasi di internal kabinet. Menurut dia, dalam polemik antara Purbaya dan Trenggono, pola komunikasi Purbaya selama ini terbuka di berbagai forum. Hanya saja, kali ini respons Trenggono disampaikan secara terbuka ke ruang publik.

Daniel Johan dari PKB menilai perdebatan di internal kabinet tidak semestinya dipertontonkan di ruang publik. Menurutnya, polemik terbuka antarkomponen kabinet justru dapat menimbulkan kesan tidak solid di mata masyarakat.

Kritik terhadap Citra Kabinet

Peneliti Senior BRIN, Lili Romli, menyatakan bahwa kasus-kasus perseteruan antarkomponen kabinet tidak hanya menunjukkan persoalan soliditas di antara para menteri, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Kabinet Merah Putih. Ia menilai, situasi seperti ini jangan sampai terulang kembali karena publik akan memberikan penilaian buruk.

Dalam situasi semacam itu, Lili menilai, persoalan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat menteri tanpa perlu melibatkan presiden. “Di sini peran menteri koordinator yang membidangi harus turun tangan untuk mendamaikan,” ujarnya.