100 Tahun NU: Jejak dan Pengaruh

Tema Harlah ke-100 NU: Menjaga Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia

Tema Harlah ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) berdasarkan kalender Masehi, “Menjaga Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia”, seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai slogan perayaan. Tema ini mengandung mandat moral yang dalam, bahkan amanat sejarah, tentang bagaimana NU memaknai kemerdekaan dan peradaban di tengah realitas sosial bangsa yang terus berubah. Peradaban mulia tidak lahir dari gemerlap seremoni atau pidato-pidato megah, melainkan dari kesetiaan merawat umat kecil, keberanian melawan ketimpangan, dan konsistensi menjalankan kerja-kerja sunyi di akar rumput.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kesadaran panjang yang tumbuh di tengah penindasan. Salah satu fase penting dalam pembentukan kesadaran itu adalah diberlakukannya Politik Etis oleh Pemerintah Belanda pada 17 September 1901. Kebijakan ini diklaim sebagai politik balas jasa setelah berabad-abad eksploitasi rakyat melalui sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan luas hingga akhir abad ke-19.

Politik Etis mengusung tiga program utama: edukasi, irigasi, dan migrasi. Pemerintah kolonial mulai membangun sekolah-sekolah, memperbaiki sistem pengairan, dan mendorong perpindahan penduduk. Sekilas, kebijakan ini tampak progresif dan menjanjikan harapan baru bagi masyarakat pribumi. Untuk pertama kalinya, pendidikan formal mulai terbuka, meskipun dengan berbagai batasan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Politik Etis tidak sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Program pendidikan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja terdidik yang patuh dan berguna bagi administrasi kolonial. Sistem irigasi dibangun demi kepentingan produksi pertanian yang hasilnya kembali menguntungkan Belanda. Sementara migrasi penduduk lebih berfungsi untuk kepentingan ekonomi kolonial ketimbang peningkatan kualitas hidup pribumi.

Lebih jauh, Politik Etis secara sistematis membentuk stratifikasi sosial Hindia Belanda. Pribumi ditempatkan sebagai pekerja dan tenaga kasar; etnis Arab dan Tionghoa diposisikan sebagai kelas menengah ekonomi; sementara Belanda tetap berada di puncak kekuasaan. Struktur sosial ini dirancang untuk memperkuat kontrol kolonial sekaligus mencegah tumbuhnya solidaritas lintas kelompok.

Namun sejarah kerap menyimpan paradoks. Di balik niat kolonial yang manipulatif, Politik Etis justru membuka celah bagi lahirnya kesadaran baru di kalangan pribumi. Akses pendidikan meski terbatas menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Aktivitas sosial mulai berkembang, dan ruang-ruang diskusi keagamaan serta kebangsaan menemukan momentumnya. Dari konteks inilah benih-benih pergerakan nasional tumbuh.

Di tengah dinamika tersebut, Nahdlatul Ulama hadir dengan karakter yang khas. NU lahir bukan dari rahim kebijakan kolonial, melainkan dari pesantren, ulama, dan masyarakat akar rumput. NU tidak dibangun untuk melayani kekuasaan, tetapi untuk menjaga agama, tradisi keilmuan, dan martabat manusia. Para kiai NU membaca kolonialisme bukan hanya sebagai persoalan politik, melainkan sebagai persoalan moral dan kemanusiaan.

Bagi NU, penjajahan merupakan perampasan atas kemerdekaan lahir dan batin. Karena itu, perjuangan NU tidak selalu tampil dalam bentuk perlawanan fisik, tetapi juga melalui perlawanan kultural dan spiritual. Pesantren menjadi ruang pembebasan kesadaran, tempat ilmu dan adab ditanamkan, serta solidaritas sosial dirawat. NU membangun kekuatan umat melalui pendidikan, pengajian, dan penguatan nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.

Tentunya dalam konteks ini, makna menjaga Indonesia merdeka menjadi lebih luas dan mendalam. Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah asing, tetapi juga bebas dari ketimpangan, kebodohan, dan ketidakadilan struktural. Kemerdekaan adalah proses yang harus terus dirawat, bukan status yang selesai pada satu titik sejarah.

NU dalam usia 100 tahun permulaan Abad kedua, NU dihadapkan pada tantangan zaman yang berbeda, namun substansinya serupa. Penjajahan hari ini tidak selalu datang dalam bentuk kekuasaan asing, melainkan melalui ketimpangan ekonomi, dominasi oligarki, komodifikasi pendidikan, dan melemahnya solidaritas sosial. Umat kecil kembali berada pada posisi rentan, sementara akses terhadap sumber daya semakin tidak merata.

Di sinilah tema peradaban mulia menemukan relevansinya. Peradaban mulia tidak identik dengan kemajuan teknologi semata atau pertumbuhan ekonomi yang timpang. Ia diukur dari sejauh mana masyarakat mampu menghadirkan keadilan sosial, menjunjung martabat manusia, dan melindungi kelompok yang paling lemah.

NU memiliki modal sosial, kultural, dan moral yang besar untuk menjawab tantangan ini. Jaringan pesantren, madrasah, majelis taklim, lembaga pendidikan, dan gerakan sosial NU adalah contoh nyata dari kerja-kerja peradaban yang sering berlangsung tanpa sorotan. Pendidikan sederhana di desa, pengajian rutin, tradisi gotong royong, serta kepedulian terhadap kaum dhuafa adalah fondasi peradaban yang sesungguhnya.

Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kebijakan negara atau elite kekuasaan. Ia sering tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Politik Etis mungkin membuka pintu pendidikan, tetapi pesantren dan ulama-lah yang mengisinya dengan nilai, etika, dan orientasi hidup yang bermakna. NU berdiri sebagai bukti bahwa pendidikan yang membebaskan tidak harus elitis, dan peradaban yang mulia tidak harus lahir dari pusat kekuasaan.

Harlah ke-100 NU semestinya menjadi momentum refleksi sekaligus afirmasi. Refleksi atas perjalanan panjang NU dalam menjaga agama dan bangsa, serta afirmasi terhadap komitmen untuk terus berpihak kepada umat kecil. NU dituntut tetap menjadi penjaga nurani bangsa bukan sekadar penonton atau pelengkap kekuasaan.

Menjaga Indonesia merdeka berarti memastikan bahwa republik ini tidak terjerumus ke dalam bentuk-bentuk penjajahan baru. Menuju peradaban mulia berarti berani memilih jalan yang mungkin sunyi, tetapi berakar pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan sosial. Sejarah NU mengajarkan bahwa jalan tersebut mungkin tidak selalu populer, namun justru di sanalah nilai-nilai besar dirawat dan diwariskan.

Seratus tahun NU bukanlah akhir perjalanan, melainkan penanda kesinambungan. Tantangan akan terus berubah, tetapi prinsip dasar NU harus tetap kokoh: menjaga agama, merawat umat, dan membela kemanusiaan. Sebab peradaban mulia, sebagaimana diajarkan para kiai, tidak dibangun dalam semalam, ia dirawat dengan kesabaran, keikhlasan, dan konsistensi dalam kerja-kerja nyata di tengah masyarakat.