Pertemuan Presiden Prabowo dengan Tokoh dan Ormas Islam di Istana
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengundang sekitar 40 hingga 50 tokoh dan organisasi masyarakat Islam ke Istana Negara untuk berdiskusi mengenai isu-isu strategis nasional maupun global. Pertemuan ini mencakup berbagai organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta perwakilan dari pondok pesantren. Salah satu fokus utama diskusi adalah mengenai posisi Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina, termasuk partisipasi dalam Board of Peace (BoP).
Fokus Utama Diskusi
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Islam membahas berbagai isu penting, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Lembaga ini diluncurkan dalam sebuah acara di sela-sela penyelenggaraan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Board of Peace bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, mendorong gencatan senjata antara Israel dan Hamas, serta merekonstruksi Gaza.
Presiden Prabowo merupakan salah satu pemimpin negara yang paling awal menandatangani Board of Peace di Swiss. Selain Indonesia, tercatat beberapa negara lain yang ikut bergabung, seperti Arab Saudi, Bahrain, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Turkiye, Hungaria, Qatar, Israel, Bulgaria, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, dan Uni Emirat Arab. Board of Peace diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, sedangkan Indonesia menjadi anggota lembaga ini.
Tokoh yang Hadir dalam Pertemuan
Pertemuan rutin tiga atau empat bulan sekali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh Islam dan organisasi masyarakat Islam. Beberapa di antaranya meliputi:
- Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar
- Waketum MUI Cholil Nafis
- Pengusaha Islam Jusuf Hamka alias Babah Alun
- Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar
- Ketua Umum PBNU dan Rais Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf dan KH Miftachul Akhyar
- Ketua Umum ICMI yang juga Kepala BRIN Arif Satria
- Ketua Umum AQL Bachtiar Natsir
- Petinggi Muhammadiyah, yakni Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Sekjen Muhammadiyah sekaligus Mendikdasmen Abdul Mu’ti
- Tokoh NU sekaligus Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid
- Ketua PP Muslimat NU sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
- Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial Saifullah Yusuf
- Ketua PP Fatayat NU Arifatul Choiri Fauzi sekaligus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Isi Pembahasan dalam Pertemuan
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh berdiskusi tentang upaya dan perjuangan Indonesia dalam membantu Palestina. Menurut Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, semua pihak sepakat untuk membantu memperjuangkan Palestina. Ia menyatakan bahwa penolakan terhadap penjajahan dan perjuangan untuk kemerdekaan bangsa-bangsa adalah amanat proklamasi.
Selain itu, Presiden juga berbicara mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait keadaan saat ini. Tujuannya agar Indonesia bisa lebih konkret dan progresif dalam mengejar hasil yang nyata untuk membantu Palestina, termasuk berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang diinisiasi oleh Amerika Serikat.
Presiden juga mengingatkan agar tidak terbawa arus yang justru akan merugikan Palestina dan rakyat Palestina. Ia menekankan bahwa semua langkah harus dilakukan dengan kewaspadaan dan prinsip yang tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela, dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza.
Selain itu, dijelaskan banyak hal tentang masalah-masalah domestik, dan Presiden menyetujui bahwa perlu ada konsolidasi atau komunikasi yang lebih intens antara Kepala Negara dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam.
Tausiyah MUI Mengenai Board of Peace
Setelah pertemuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiyah terkait kebijakan pemerintah yang bergabung dengan Board of Peace. Salah satu isi tausiyah tersebut menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Berikut rincian tausiyah MUI terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace:
- Pemerintah Indonesia meminta Board of Peace untuk mendesak Israel segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.
- Pemerintah Indonesia harus menjamin dengan penuh integritas bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus menjamin tidak ada lagi penjajahan Israel terhadap Palestina dan kejahatan perang yang menimpa Palestina.
- Prinsip Solusi Dua Negara (Two State Solution) harus menjadi sikap dan tujuan prinsip Indonesia bergabung dalam Board of Peace untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki dan konsisten.
- Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan dengan tegas perihal perwakilan atau keterlibatan Palestina di dalam Board of Peace.
- Kontribusi bantuan Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina berupa pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina jangan sampai menuju pada kondisi di mana pasukan TNI akan dijadikan alat pemukul.
- Hamas dan perjuangan pro Palestina lainnya yang justru menguntungkan Israel dengan berlindung di balik legitimasi Board of Peace (BoP).
- Pemerintah Indonesia harus terus konsisten dengan politik luar negeri Bebas Aktif dengan tetap berpegang teguh kepada komitmen kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat.
