Konflik Venezuela dan AS: Apakah Indonesia Berisiko?
Pada hari Sabtu, 3 Januari 2026, Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke ibu kota Venezuela, Caracas. Serangan ini tidak hanya berhasil melumpuhkan pertahanan negara tersebut, tetapi juga menangkap pemimpin tertinggi negara, Presiden Nicolas Maduro bersama istrinya, Cilia Flores. Maduro diborgol, ditutup matanya, lalu diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan di pengadilan AS.
Maduro dituduh terlibat dalam konspirasi impor kokain, narco-terorisme, kepemilikan senapan mesin, serta bahan peledak. Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya terhadap minyak Venezuela, yang merupakan sumber daya utama negara tersebut. Dengan cadangan minyak mentah sebesar 303 miliar barel, Venezuela memiliki cadangan yang bahkan melampaui negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak.
Dari situasi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia bisa mengalami nasib serupa. Untuk menjawabnya, pendapat dari Guru Besar Bidang Diplomasi HAM di ASEAN dan Kepemimpinan Politik Global Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, menjadi penting.
Potensi Serangan Terhadap Indonesia
Menurut Dafri Agussalim, potensi serangan terhadap Indonesia memang ada, tetapi tidak mudah terjadi. Ia menilai bahwa posisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis Indonesia sangat berbeda dengan Venezuela. Negara besar tidak akan dengan mudah menyerang Indonesia karena pertimbangan yang sangat luas.
Salah satu alasan adalah posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang secara ideologis cenderung berada di pihak Barat. Selain itu, Indonesia merupakan negara besar di kawasan, sehingga jika serangan dilakukan, dampaknya akan sangat luas, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi Asia dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
“Saya kira pembuat kebijakan di Amerika pasti akan berpikir dua atau tiga kali untuk melakukan itu. Jadi, tidak mudah bagi Amerika menyerang Indonesia,” tegas Dafri.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan AS atau negara besar lainnya menggunakan cara-cara non-militer, seperti instrumen intelijen, alih-alih serangan fisik terbuka seperti yang terjadi di Venezuela.
Sumber Daya Indonesia dan Kepentingan AS
Terkait kekayaan alam Indonesia, Dafri menilai bahwa sumber daya Indonesia sudah lama berada dalam lingkup kepentingan AS. Karena itu, menurutnya, AS tidak perlu bersusah payah melakukan serangan militer untuk mengamankan kepentingannya di Indonesia.
Ia menambahkan, Indonesia masih menggunakan dolar AS dalam transaksi internasional serta memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Barat. Meski saat ini ada keterlibatan China dalam eksploitasi sumber daya alam kita, perusahaan-perusahaan Amerika dan kebijakan luar negeri Indonesia secara umum masih condong ke Barat.
Peran Indonesia sebagai Negara Non-Blok
Indonesia juga tercatat sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok (GNB). Gagasan Presiden pertama RI, Soekarno, bersama sejumlah pemimpin dunia lainnya, menjadi fondasi berdirinya organisasi tersebut. Hingga kini, GNB beranggotakan lebih dari 100 negara atau hampir dua pertiga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rekam jejak Indonesia dalam GNB, ASEAN, dan berbagai organisasi internasional lainnya turut memperkecil kemungkinan Indonesia bernasib sama seperti Venezuela. “Ada rekam jejak kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Itu juga menjadi faktor pembeda,” kata Dafri.
Pelajaran bagi Indonesia
Berkaca dari konflik AS dan Venezuela, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengimbau agar Indonesia lebih selektif menempatkan pejabat di posisi strategis geopolitik. Menurutnya, pejabat negara harus benar-benar memahami dinamika geopolitik global dan mampu menjaga kepentingan nasional, bukan justru menjadi sumber informasi bagi pihak asing.
“Pejabat harus paham isu-isu geopolitik, sehingga bisa memprediksi setiap perubahan. Itu pelajarannya,” ujar Hikmahanto.
Ia juga mengingatkan agar Indonesia tidak menjadikan AS sebagai penentu kebenaran dalam hukum internasional. “Jangan pernah menjadikan Amerika sebagai penentu siapa yang benar dan siapa yang salah. Mereka pun bisa melanggar hukum internasional,” jelasnya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
