Pengambilan Keputusan Anggaran Aceh
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran bagi Aceh. Proses ini dilakukan melalui telepon yang dihubungkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat rapat koordinasi (rakor) antara DPR dan pemerintah berlangsung di Banda Aceh.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI menghubungi Presiden untuk kemudian berbicara dengan Menkeu Purbaya. Momen ini terjadi pada hari Sabtu (10/1/2026), menjelang pembahasan anggaran penanganan bencana di Sumatera.
Efisiensi anggaran adalah upaya menggunakan dana secara tepat, hemat, dan optimal agar tujuan atau program dapat tercapai dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil.
Dikutip dari Tribunnews.com, telepon dari Presiden masuk saat Purbaya sedang memberikan jawaban dan paparan dari rapat. Awalnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyampaikan paparannya terkait anggaran penanganan bencana di Sumatera. Namun, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta diskresi anggaran bagi Aceh kepada Purbaya.
“Pak Menteri, kami mohon efisiensi yang untuk Aceh agar bisa dikembalikan untuk tahun 2026,” kata Fadhlullah.
Merespons hal tersebut, Purbaya mengatakan tidak ada masalah terkait hal tersebut dari segi dana. Hanya saja, Purbaya belum meminta persetujuan Prabowo. “Tapi ini kan dananya udah ada nih. Jadi dana bukan kendala,” kata Purbaya.
Purbaya kemudian berseloroh bahwa Dasco bisa lebih cepat untuk menghubungi Prabowo. Mengiyakan permintaan Purbaya, Dasco kemudian mengeluarkan ponselnya, tampak tengah menunggu sambungan. Kemudian, Dasco bergerak ke arah kursi Purbaya. Purbaya pun menerima telepon tersebut.
Setelah kurang dari satu menit berbicara dengan Prabowo, Purbaya kemudian berdiri dan mengembalikan telepon kepada Dasco. Purbaya kemudian memberitahu kepada Wagub Aceh Fadhlullah mengenai perintah Prabowo terkait permintaan diskresi anggaran bagi Aceh.
“Jadi clear, jadi untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, tidak dipotong. Jadi dapat Rp 1,7 (triliun) kalau enggak salah,” ujar Purbaya.
“Barusan Pak Ketua sudah telepon dan Pak Presiden bilang setuju. Jadi aman anda semuanya,” tambah Purbaya.
Kembali Gelar Rakor
Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana DPR RI kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah, yang kali ini diwakili Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Aceh.
Dalam rapat tersebut, Satgas dari DPR akan menyerahkan hasil koordinasi kepada pemerintah. “Satgas Pemulihan Pascabencana DPR akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang teritegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra dari pihak pemerintah,” kata Wakil Ketua DPR sekaligus Kasatgas Pemulihan Bencana DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam laman Youtube DPR.
Dasco menambahkan, sejumlah masukan tersebut nantinya bakal dieksekusi oleh pihak pemerintah. Satgas DPR bakal melakukan pengawasan dan dukungan politik anggaran dalam pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut).
“Setelah itu, satgas pemulihan pascabencana akan melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan anggaran,” kata Dasco.
Hadir juga dalam rakor tersebut, Cucun Ahmad Syamsurizal, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Wamendikdasmen Atip Latipulhayat.
Selain itu hadir Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kemensos Masryani Mansyur, Adpim Kemendagri Andi Ony Karo, Asisten Dirjen PDM Ihyak Ulumuddin, Kabag TU Mendagri Yasar, Kabagops Korbrimob Heru Novianto, Asisten Eksekutif Menkes Kiki. P Komajaya, dan Kasubbag Layanan Waka BPKP Bintang Maulana Sinaga.
Pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tiga provinsi, Aceh, Sumut, dan Sumbar, dan beliau menunjuk Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sebagai Ketua Satgas yang didampingi Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon, kemudian dibantu dewan pengarah yang akan diketuai Menko PMK,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam (7/1/2026).
Penunjukan Tito sebagai Ketua Satgas karena dinilai mampu melakukan koordinasi dengan baik. Jabatan Tito sebagai Mendagri akan mempermudah koordinasi antarpemerintah dan lembaga.
“Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini berdampak di tiga provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasikan lebih baik,” katanya.
Prasetyo mengatakan tidak ada target waktu kerja bagi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun, tahapan kerja telah disusun dengan prioritas utama membangun hunian sebanyak-banyaknya bagi warga terdampak, karena saat ini mereka masih tinggal di tenda pengungsian.
Saat ini kata Prasetyo, sejumlah kementerian dan lembaga telah siap membantu pembangunan hunian bagi korban terdampak bencana. Selain itu, data mengenai jumlah rumah warga yang rusak juga hampir lengkap.
“Untuk rumah rusak ringan dan sedang, dalam waktu secepatnya akan direalisasikan kompensasi agar saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumah masing-masing dan kembali ke kediaman masing-masing,” katanya.
Prasetyo memastikan tugas Satgas tersebut tidak akan tumpang tindih dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurut dia, BNPB bekerja pada masa tanggap darurat, sementara Satgas bekerja pascatanggap darurat dengan fokus rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Jadi perbaikan terhadap jalan yang terputus, perbaikan terhadap jembatan yang terputus, tentunya itu domainnya dan nanti akan dikerjakan di bawah Satgas ini,” katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Satgas Tito Karnavian mengatakan bahwa tugas pertama yang akan dilakukan adalah memetakan prioritas utama untuk diperbaiki.
“Ya, melihat apa yang darurat, mulai dari pemulihan infrastruktur, pendidikan, pemerintahan, pembangunan jalan, kemudian masalah perumahan, fasilitas kesehatan, dan pelayanan publik, ya semua,” katanya.
Tito mengatakan dirinya akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk mengoordinasikan langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh Satgas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di tiga provinsi tersebut. Rapat juga akan membahas struktur Satgas.
“Jadi besok saya akan rapat berdua untuk menentukan langkah-langkah dan struktur,” katanya.
Tito memastikan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya bertugas memulihkan dampak bencana di 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terdampak banjir dan longsor pada akhir November tahun lalu. Sementara itu, wilayah lainnya tetap menjadi tanggung jawab BNPB.
“Enggak, ini untuk bencana Sumatera. Tiga provinsi, 52 kabupaten atau kota,” pungkasnya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
