Selama tahun 2025, sektor pangan di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan isu yang menarik perhatian. Di awal tahun, program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada Senin (6/1), yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada masyarakat terutama anak-anak, balita, serta ibu hamil atau menyusui. Selain itu, pemerintah juga merancang kebijakan penghapusan klasifikasi beras premium dan medium serta sistem zonasi dalam penentuan harga beras. Tidak hanya itu, harga pupuk subsidi juga diturunkan sebesar 20 persen.
Program MBG Dimulai Awal Januari
Program MBG resmi diluncurkan dengan target mencakup 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pada awal pelaksanaannya, ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di 26 provinsi. Hingga 19 Desember 2025, program ini baru mencapai 50,74 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah, balita, serta ibu hamil/menyusui.
Saat ini, sebanyak 17.819 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, dan berhasil menyerap sebanyak 754.067 tenaga kerja. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau.
Cadangan Beras Pemerintah Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pada Mei 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikantongi Bulog mencapai 4.001.059 ton. Angka ini menunjukkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Penyerapan beras sebesar 2.407.257 ton ini mencapai 80,26 persen dari target penyerapan Bulog sebesar 3 juta ton sepanjang Januari-April 2025.
Selain itu, data Survei Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan proyeksi produksi beras meningkat menjadi 34,77 juta ton, naik dari proyeksi sebelumnya sebesar 32,07 juta ton. Dengan adanya cadangan beras yang cukup, pemerintah berkomitmen untuk menihilkan impor beras dan jagung tahun ini demi swasembada pangan.
Harga Pupuk Subsidi Turun 20 Persen
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menandatangani Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen dari harga sebelumnya. Kebijakan ini berlaku mulai 22 Oktober 2025 secara nasional.
Pupuk Indonesia menyiapkan 9,55 juta ton pupuk subsidi untuk 2025. Jumlah tersebut mencakup pupuk urea sebanyak 4.634.106 ton, pupuk NPK sebanyak 4.268.096 ton, pupuk organik 500.000 ton, dan pupuk NPK untuk kakao sebanyak 147.798 ton. Selain itu, sebanyak 1,2 juta ton pupuk subsidi disiapkan untuk menghadapi musim tanam Oktober 2025 hingga Maret 2026.
Rencana Penghapusan Klasifikasi Beras Premium dan Medium
Pada akhir Juli 2025, pemerintah merencanakan penyederhanaan kelas mutu beras dari beras medium dan premium menjadi beras reguler. Kebijakan ini akan menghapus kategori beras medium dan premium, sehingga hanya tersisa satu harga eceran tertinggi (HET) beras.
Selain itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah akan menghapus kebijakan HET berdasarkan zona. Tujuannya adalah agar beras memiliki harga yang sama di seluruh Indonesia, tidak membedakan wilayah yang lebih maju atau lebih miskin. Kebijakan ini akan diimplementasikan pada tahun 2026.
Aturan tentang kelas mutu beras tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 2 Tahun 2023, yang mencakup empat kelas mutu beras: premium, medium, submedium, dan pecah. Sedangkan aturan HET beras diatur dalam Perbadan Nomor 5 Tahun 2024, yang menetapkan harga beras medium Rp 12.500 per kg dan beras premium Rp 14.900 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
