JAKARTA –
Agustus 2025 menjadi bulan yang penuh gejolak di Jakarta. Pada bulan kemerdekaan ini, ruang-ruang publik Ibu Kota justru berubah menjadi arena luapan kemarahan warga. Spanduk berisi tuntutan mendominasi jalanan, menggeser ornamen seremonial khas Agustusan. Rangkaian demonstrasi sepanjang bulan itu tercatat sebagai salah satu ledakan kemarahan publik terbesar sejak pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan meski usia pemerintahan tersebut belum genap satu tahun.
Aksi protes datang dari berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa, buruh, hingga warga kampung kota turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang saling beririsan. Mereka mempersoalkan kebijakan negara yang dinilai menyakiti hati rakyat, mulai dari penolakan terhadap tunjangan fantastis anggota DPR hingga desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Sorotan Publik atas Tunjangan DPR
Gelombang protes nasional mulai menguat sejak 25 Agustus 2025. Akar utamanya adalah kritik publik terhadap kebijakan tunjangan anggota DPR RI. Situasi memanas setelah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan pernyataan mengenai besaran tunjangan anggota dewan. Ia menyebut tunjangan beras anggota DPR mencapai Rp 10 juta dan meningkat menjadi Rp 12 juta per bulan. Selain itu, tunjangan bensin disebut naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta per bulan.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras publik. Angka-angka itu dinilai tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi yang masih menekan mayoritas masyarakat. Aly Azka Baihaqy (24), warga Jakarta, menilai besaran tunjangan tersebut tidak memiliki urgensi yang jelas. Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. “Kurang pantas sih. Hemat saya, ada baiknya tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk anggota DPR dialokasikan untuk keperluan rakyat, bukan perwakilan dari rakyat,” kata Aly kepada media, Jumat (22/8/2025).
Pandangan serupa juga disampaikan Candra (28). Ia menilai anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor pendidikan, terutama bagi guru honorer di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Sebaiknya, tunjangan tersebut pantas dialokasikan untuk para guru honorer. Banyak sekali, khususnya guru honorer di wilayah 3T yang haknya kurang dipenuhi atau bahkan diabaikan. Atau bahkan difungsikan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan,” ujar Candra.
Kontroversi Pernyataan “Bubarkan DPR”
Ketegangan kian meningkat ketika Ahmad Sahroni, politisi Partai NasDem, ikut merespons seruan pembubaran DPR. Pernyataan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sahroni melontarkan pernyataan keras yang menuai kecaman luas. “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni.
Ucapan tersebut dinilai memperkeruh situasi dan semakin menjauhkan wakil rakyat dari masyarakat. Kritik menguat di media sosial dan ruang publik, menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan anggota DPR di tengah tuntutan transparansi dan kepekaan sosial.
Demo Agustus 2025
Ketegangan mencapai puncaknya pada penghujung Agustus 2025. Demonstrasi besar berujung ricuh, menimbulkan korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, serta penangkapan massal. Aparat memukul mundur massa menggunakan gas air mata dan water cannon. Bentrokan pecah di sejumlah titik, memecah konsentrasi massa aksi.
Polisi mencatat sedikitnya 351 orang ditangkap dalam kericuhan tersebut. Dari jumlah itu, 196 di antaranya merupakan anak-anak. “Dari 351 orang yang diamankan, 155 di antaranya dewasa. Kemudian 196 lainnya adalah anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Selasa (25/8/2025). Ade Ary menyebut sekelompok orang tak dikenal (OTK) melakukan perusakan fasilitas umum, kendaraan, serta melawan petugas di lapangan.
Gelombang protes tak berhenti. Sehari berselang, 26 Agustus 2025, demonstrasi kembali merebak di berbagai daerah. Isu tunjangan mewah anggota DPR kembali menjadi pemicu utama. Kericuhan kembali terjadi dan puluhan orang kembali diamankan. Di Jakarta, demonstrasi berlanjut pada 28 Agustus 2025. Kali ini, elemen buruh ikut turun ke jalan dengan membawa tuntutan yang lebih luas.
Mereka mendesak penghapusan sistem alih daya, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 10,5 persen, penghentian pemutusan hubungan kerja massal, reformasi pajak, serta pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Aksi mahasiswa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, juga berlangsung pada hari yang sama. Situasi kembali memanas dan bentrokan tak terhindarkan.
Kerusuhan yang terjadi memakan korban jiwa. Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan rantis Brimob. Peristiwa itu memantik amarah lanjutan. Pada malam harinya, massa pengemudi ojol mendatangi Markas Brimob di Kwitang, Jakarta Pusat. Aksi saling lempar berlangsung hingga dini hari, menandai eskalasi kemarahan publik yang semakin tak terbendung.
Tagar Indonesia Gelap dan Aksi Mahasiswa
Gelombang kritik juga bergema di media sosial melalui tagar Indonesia Gelap. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan, memusatkan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demonstrasi tersebut digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama koalisi masyarakat sipil. Mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja kabinet Prabowo–Gibran, khususnya dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
Sejalan dengan rangkaian demonstrasi tersebut, aktivis dan figur berpengaruh di media sosial turut mengonsolidasikan tuntutan publik yang dikenal sebagai agenda rakyat 17+8. Influencer Andovi Da Lopez bersama teman-temannya merumuskan 17+8 tuntutan rakyat dalam kurun waktu sekitar tiga jam. Proses penyusunan itu melibatkan komunikasi intensif antarfigur publik. Andovi mengungkapkan, pada awalnya ia menghubungi sejumlah influencer lain, di antaranya Salsa Erwin dan Jerome Polin, untuk bersama-sama menyusun tuntutan yang dapat diterima dan dipahami oleh publik luas.
Amuk Massa dan Penjarahan
Amarah publik kemudian merembet ke aksi penyerangan properti sejumlah anggota DPR. Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) sore. Pada awalnya, mereka hanya meluapkan kemarahan dengan berteriak di depan pagar kediaman tersebut. Situasi kemudian memanas. Kaca rumah dilempari benda keras, sementara pagar besi dan pintu utama rumah berhasil dijebol massa. Dua unit mobil mewah yang terparkir di garasi tak luput dari sasaran, mengalami kerusakan parah akibat amukan massa.
Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, massa mengambil berbagai barang berharga, mulai dari perangkat elektronik, kasur, pakaian, uang tunai, hingga sebuah drone. Sejumlah furnitur di dalam rumah juga dilaporkan rusak berat. Rekaman video yang diterima menunjukkan massa bergerak secara brutal, menyisir hampir seluruh ruangan di dalam rumah tersebut. Aksi penjarahan itu berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB dan baru dapat dikendalikan aparat menjelang malam hari.
Pada malam harinya, rumah Eko Patrio di Setiabudi, Jakarta Selatan, serta kediaman Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, turut menjadi sasaran penjarahan. Bahkan, rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, juga dilaporkan diserbu massa. Penjarahan tersebut menyebabkan hilangnya sejumlah barang berharga, mulai dari tas bermerek, pakaian, mainan bernilai ratusan juta rupiah, hingga peralatan elektronik.
Sanksi bagi lima anggota DPR
Pada November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menjatuhkan sanksi kepada lima anggota DPR nonaktif terkait gelombang demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Dalam sidang putusan MKD pada Rabu (5/11/2025), tiga anggota DPR dijatuhi sanksi nonaktif sementara. Ahmad Sahroni disanksi enam bulan, Nafa Urbach tiga bulan, dan Eko Patrio empat bulan. Sahroni dinilai melanggar etik karena pernyataannya merespons usulan pembubaran DPR. MKD menyebut pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap bijak sebagai wakil rakyat. Nafa Urbach disanksi atas pernyataannya terkait tunjangan rumah dinas DPR, sementara Eko Patrio dijatuhi sanksi karena memparodikan kritik publik soal kenaikan gaji DPR di media sosial. Adapun Uya Kuya dan Adies Kadir dinyatakan tidak melanggar etik dan diperintahkan untuk kembali aktif sebagai anggota DPR.
