Banyak warga Lapago-Meepago duduki kantor bupati Jayapura untuk menuntut anti-rasisme

Aksi Massal di Kantor Bupati Jayapura Menolak Rasisme

Ratusan warga dari Forum Kerukunan Keluarga Lapago-Meepago Provinsi Papua menggelar aksi protes besar-besaran di Kantor Bupati Jayapura, Rabu (31/12/2025). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap ujaran rasisme yang dilakukan oleh oknum aparat kampung. Massa menuntut proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut dan meminta agar stabilitas pemerintahan di wilayah tersebut dijaga dengan baik.

Aksi ini berawal dari viralnya ujaran rasisme oleh oknum aparat kampung di media sosial pada akhir tahun 2025. Hal ini memicu kemarahan masyarakat dan menjadi alasan utama untuk melakukan aksi unjuk rasa. Ratusan simpatisan berkumpul di Gunung Merah Sentani guna menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah daerah.

Plt Sekda Jayapura, Yusuf Yambeyabdi, bersama Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, menerima langsung aspirasi massa. Perwakilan forum, Dikson Wanimbo, membacakan 13 poin pernyataan sikap yang merupakan bentuk tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat.

“Kami dengan tegas menolak segala bentuk rasisme dan diskriminasi karena setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati,” ujar Dikson saat membacakan tuntutan. Massa juga menuntut Kapolres Jayapura untuk segera memproses hukum oknum ASN dan aparat kampung yang terlibat dalam aksi berbau rasis tersebut.

Forum menilai keterlibatan aparatur pemerintah dalam provokasi rasisme dapat memicu konflik sosial yang membahayakan stabilitas daerah. Masyarakat Lapago-Meepago juga menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati Jayapura, Yunus Wonda, hasil Pilkada 2024. Pihak pendemo memperingatkan Wakil Bupati Jayapura agar menjalankan tugas sesuai wewenang dan tidak melakukan tindakan yang mengganggu jalannya pemerintahan.

Massa menegaskan bahwa Bupati Jayapura adalah pemimpin sah bagi semua suku, agama, dan ras sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, menandatangani surat pernyataan sikap tersebut sebagai bukti keseriusan pihak keamanan dalam mengawal kasus ini. Aksi berakhir dengan tertib setelah pemerintah berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi menjaga persatuan di Tanah Papua.

13 Pernyataan Sikap Massa

1. Kami dengan tegas menentang dan menolak segala bentuk rasisme dan diskriminasi. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa memandang suku, ras dan agama.
   
   Rasisme adalah musuh bersama seluruh dunia. Kita harus bersatu untuk melawan rasisme dan membangun masyarakat Kabupaten Jayapura yang adil, setara, dan inklusif bagi semua orang.

2. Kami mengecam segala tindakan yang dapat memicu kebencian dan kekerasan berdasarkan perbedaan suku, agama dan ras di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Jayapura.

3. Kami minta kepada Kapolres Jayapura untuk menindak tegas sesuai hukum yang berlaku, atas keterlibatan oknum ASN dan aparat kampung serta organisasi sosial lainnya dalam demo rasis, yang dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu ketertiban umum serta tindakan yang dapat memicu konflik sosial, yang dilakukan oleh Forum ASN Kabupaten Jayapura pada Selasa, 30 Desember 2025 di kompleks Kantor Bupati Jayapura.

4. APBD Kabupaten Jayapura tahun 2025 telah ditetapkan oleh pejabat Bupati Jayapura, melalui proses yang transparan dan partisipatif, dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk DPRK Jayapura periode 2018/2024.

5. Kita harus memberikan kesempatan kepada Bupati Jayapura Yunus Wonda untuk menyelesaikan tugasnya sebagai bupati selama kurang lebih empat tahun ke depan. Ini adalah prinsip demokrasi dan good governance. Mari kita dukung dan berikan ruang bagi Bupati Jayapura untuk bekerja, bukan malah mengganggu dan menciptakan ketidakstabilan. Kita harus percaya pada kemampuan BUPATI dan memberikan kesempatan untuk memimpin sesuai visi dan misi.

6. Jangan biarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu mengganggu jalannya pemerintahan. Mari kita bersatu dan mendukung Bupati Jayapura hasil PILKADA serentak tahun 2024, untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Jayapura yang lebih baik.

7. Kabupaten Jayapura adalah rumah kita bersama, dan kita harus menjaganya dengan baik. Tidak boleh ada yang mencoba memecah belah atau mengkotak-kotakkan kita. Kita harus bersatu dan menjaga persatuan, karena dengan persatuan kita bisa mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat di Tanah Papua khususnya di Kabupaten Jayapura.

8. Kami, masyarakat Kabupaten Jayapura mengapresiasi upaya Bupati dan Wakil Bupati Jayapura dalam memimpin daerah ini. Oleh sebab itu Kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati Jayapura untuk Selalu menjaga hubungan yang baik, kerja sama, dan komunikasi yang efektif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura serta mempersatukan perbedaan dan membangun kesatuan sehingga kita dapat mencapai visi dan misi pembangunan bersama.

9. Pada kesempatan pertama ini kami ingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Jayapura untuk selalu menjaga dan mengawasi seluruh pergerakan ASN, aparat Kampung, tokoh pemuda dan organisasi lainya dengan baik. Kalau tidak, akan kami gunakan gaya dan cara kami sendiri dalam mengambil tindakan karena pada saat Pilkada 2024, suara 100 persen kami kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk membangun Kabupaten Jayapura.

10. Mulai hari ini, kami minta kepada Wakil Bupati Jayapura untuk stop melakukan pekerjaan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sebagai Wakil Bupati, menghentikan segala bentuk komunikasi dan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas pemerintahan di Kabupaten Jayapura.

11. Kami seluruh masyakat Lapago-Meepago sudah tau semua skenario yang dimainkan oleh Wakil Bupati dan tim yang terdiri dari ASN, aparat kampung dan pejabat partai politik dan organisasi sosial lainnya karena kami punya mata dan telingga ada dimana-mana di semua wilayah pembangunan.

12. Bupati Jayapura adalah Bupati Jayapura milik semua suku, agama dan ras yang berada di Kabupaten Jayapura dengan motto Kasih Mempersatukan Perbedaan.

13. Yunus Wonda adalah Bupati Jayapura yang sah dan legal sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Yunus Wonda telah dipilih secara demokratis oleh rakyat dan memiliki mandat untuk memimpin Kabupaten Jayapura Periode 2024-2029.