Ringkasan Berita tentang Upah Minimum Provinsi 2026
Saat ini, sebanyak 36 provinsi telah menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Hanya lima provinsi yang besaran UMP 2026-nya memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Salah satu provinsi yang tidak termasuk dalam lima wilayah tersebut adalah Kalimantan Timur (Kaltim), meskipun nilai KHL Kaltim menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia.
Kaltim dan Kebutuhan Hidup Layak
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan standar kebutuhan satu bulan agar pekerja atau buruh dan keluarganya bisa hidup dengan layak. Untuk Kaltim, nilai KHL mencapai Rp5.735.353 per bulan, sedangkan UMP 2026 hanya sebesar Rp3.762.431. Angka ini naik 5,12 persen dari UMP Kaltim tahun 2025 yang besarannya Rp3.579.313,77. Meski ada kenaikan sekitar Rp180.000 dari upah tahun sebelumnya, sayangnya kenaikan UMP Kaltim masih belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak.
Perhitungan KHL yang Baru
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis metode terbaru terkait penghitungan KHL. Kini, KHL dihitung berdasarkan metode yang dirilis oleh organisasi buruh dunia, International Labour Organization (ILO). Perhitungan KHL menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga seperti makanan, kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta biaya perumahan atau tempat tinggal.
Rumus yang digunakan adalah KHL = (konsumsi per kapita × jumlah anggota rumah tangga) dibagi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Pendekatan ini bertujuan mencerminkan kondisi nyata keluarga pekerja, di mana tidak semua anggota rumah tangga berpenghasilan, tetapi tetap memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap bulan.
Lima Provinsi yang Memenuhi KHL
Dari 36 provinsi yang telah menetapkan UMP 2026, hanya lima provinsi yang besaran UMP-nya memenuhi KHL. Kelima provinsi tersebut adalah Sumatra Selatan (Sumsel), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, dan Sulawesi Barat (Sulbar).
Berikut rincian UMP dan KHL untuk lima provinsi tersebut:
* Sumatra Selatan (Sumsel): UMP 2026 sebesar Rp3.921.234, sedangkan biaya KHL per bulan senilai Rp3.229.907.
* Sulawesi Utara (Sulut): UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp4.002.630, sedangkan biaya KHL per bulan senilai Rp3.864.224.
* Sulawesi Selatan (Sulsel): UMP 2026 sebesar Rp3.921.234 dan biaya KHL sebesar Rp3.670.085.
* Gorontalo: UMP 2026 sebesar Rp3.405.144, sedangkan biaya KHL per bulan senilai Rp3.398.395.
* Sulawesi Barat (Sulbar): UMP 2026 sebesar Rp3.315.934, sedangkan biaya KHL per bulan senilai Rp3.091.442.
Kaltim di Bawah DKI Jakarta
KHL Kaltim menempati posisi kedua dengan nilai sebesar Rp5.735.353. KHL DKI Jakarta mencapai Rp5.898.511, yang lebih tinggi dari Kaltim. Sementara itu, UMP 2026 DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876, yang lebih mendekati KHL dibandingkan UMP Kaltim.
Pengaruh Peraturan Pemerintah
Penetapan UMP 2026 mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut, rentang nilai Alfa dinaikkan menjadi 0,5 hingga 0,9. Meski angka ini meningkat signifikan dari aturan sebelumnya (PP No. 51 Tahun 2023) yang hanya berada di kisaran 0,1 hingga 0,3, konfederasi serikat buruh tetap tidak bisa ‘melawan’ aturan pemerintah.
Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Provinsi Kaltim, Bambang Setiono, penetapan UMP dilakukan dalam situasi penuh tekanan regulasi. “Dari segi waktunya mepet, tak bisa kita membantah lagi atau ini dicetak untuk tidak ‘melawan’ oleh pusat,” ujarnya.
Kesepakatan Antara Serikat Buruh dan Pengusaha
Ketua Umum DPD Apindo Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Abriantinus, menyebut besaran UMP 2026 sebagai titik temu terbaik di tengah kondisi ekonomi dan politik yang belum sepenuhnya stabil. Awalnya, Apindo mengusulkan kenaikan di kisaran angka 3-4 persen, namun setelah dua hari perundingan intensif dengan serikat buruh, angka tersebut naik menjadi sekitar 5 persen.
Perbandingan UMP 2026 vs KHL di Indonesia
Metode Penghitungan KHL
Penghitungan KHL dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga secara lebih komprehensif. Komponen utama yang diperhitungkan meliputi kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta biaya perumahan atau tempat tinggal. Seluruh komponen ini dihitung berdasarkan konsumsi per kapita dan struktur rumah tangga pekerja.
Tujuan Penghitungan KHL
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kebijakan pengupahan ke depan menjadi lebih adil, proporsional, dan realistis. Upah minimum diarahkan untuk secara bertahap mendekati nilai KHL masing-masing provinsi, sehingga daya beli pekerja dapat terjaga seiring meningkatnya biaya hidup.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
