Kritik terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Selama Libur Sekolah
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyu Askar, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Menurutnya, program ini justru menimbulkan banyak masalah di lapangan.
Menurut informasi yang ia peroleh, sejumlah sekolah tetap meminta siswa datang ke sekolah untuk mengambil makanan MBG meski sedang libur. Sementara itu, sekolah lainnya mewajibkan orang tua murid yang datang mengambil makanan tersebut. Persoalan semakin kompleks karena kondisi geografis di berbagai daerah tidak mudah. Ada siswa yang harus menempuh perjalanan jauh, bahkan menyeberangi sungai, dengan waktu tempuh hingga berjam-jam hanya untuk mengambil bantuan tersebut.
“Masyarakat hari ini itu bingung bagaimana mungkin ketika anak-anak sekolah libur kemudian MBG itu masih jalan, orang tua harus ke sekolah, guru tetap harus di sekolah dan lain-lain. Jadi menurut saya ini ada kesalahan yang sangat signifikan dalam tata kelola MBG ini ya pada saat libur,” ujar Media dalam forum yang sama.
Media menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya membuka diri dan mendengarkan kritik masyarakat terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, keputusan tetap menjalankan MBG di masa libur sekolah sulit dilepaskan dari kepentingan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dengan mayoritas penerima MBG berasal dari kalangan pelajar, Media menilai alasan mempertahankan program di masa libur tidak sepenuhnya masuk akal.
“Mayoritas penerima MB sekarang itu anak sekolah, Mas. Ya, jadi dari hampir sekitar 40 jutaan penerima dari total itu adalah anak sekolah. Jadi menurut saya kurang tepat juga untuk berkilah. Jadi yang penting sekarang ya lebih baik jujur saja gitu. Kenapa program ini tidak berhenti? Itu sebetulnya sederhana karena dapur SPPG itu harus ngebul. Jadi yang paling diuntungkan hari ini karena MBG dipaksakan untuk terus berjalan ya adalah dapur-dapur SPPG tadi. Karena selama dapurnya itu tetap ngebul, SPPG tetap menyalurkan makanan ke sekolah, dapur beroperasi, biaya operasional jalan, dapur jalan, kontraknya hidup, dan margin profitnya tetap aman untuk SPPG ini,” jelasnya.
Selain soal tata kelola, Media juga menyoroti potensi penyelewengan dalam penyaluran MBG selama libur sekolah. Ia mengingatkan bahwa anggaran MBG bersumber dari pajak rakyat, bukan dana pribadi siapa pun.
“Bahwa ini bukan makan yang gratis, ini pakai uang rakyat. Ini bukan uangnya Bu Nanik, bukan uangnya Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat yang disalurkan ke masyarakat,” tegas Media.
Ia mencontohkan, jika penyaluran tidak tepat sasaran atau kualitas makanan tidak sesuai anggaran, kerugian negara bisa sangat besar.
“Jadi kalau seandainya pelaksanaan MBG ini bermasalah, saya kasih contoh ya. Kalau seandainya yang disalurkan tidak tepat sasaran, satu. Yang kedua, kalau harga dari makanan itu di bawah Rp10.000, di bawah dari yang seharusnya, maka kerugiannya masif sekali. Jadi margin 4.000 saja ya dari hak misalkan 10.000 yang diterima oleh anak sekolah. Kalau dikalikan selama dua minggu anak sekolah maka kehilangan uang negara karena program yang tidak berjalan dengan baik ini bisa mencapai Rp 2,8 triliun, Mas. Dan ini ini sangat besar sekali,” paparnya.
Alasan MBG Dibagikan di Hari Libur
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, memberikan penjelasan singkat soal alasan tetap berjalannya MBG kendati sekolah sedang libur. Menurutnya, MBG hanya berusaha konsisten secara terus menerus menjaga gizi anak.
“Memberikan makanan bergizi itu kan harus konsisten ya. Baik supaya ya kan selama ini sudah berjalan yang kalau ada mulai Januari itu sudah 1 tahun. Lalu kami kan sebagai lembaga yang saat ini diserahi tugas sebagai menjaga makanan untuk menjaga gizi anak-anak. Jadi ya kita berpikir ya sudah tidak boleh putus-putus nih harus terus konsistens kita berikan,” kata Nanik, pada program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (26/12/2025).
Sementara soal pembagian MBG ke siswa dalam kondisi libur sekolah, Nanik mengaku BGN tidak memiliki mekanisme yang jelas. Ia hanya menyebut dapat didistribusikan secara fleksibel.
“Namun karena anak-anak lagi libur ya sehingga untuk khusus anak-anak ini fleksibel saja juga sekolahnya. Kalau mau ya silakan diambil kalau enggak juga tidak apa-apa.”
“Jadi tidak ada pemaksaan ya, tidak ada pemaksaan bahwa dan juga tidak ada kewajiban untuk anak-anak pergi ke sekolah. Yang kedua yang yang diberikan terus adalah untuk B3, Bu Sui, Bu Mil dan juga Ibu untuk anak-anak balita. Itu yang dilakukan oleh kader-kader memang yang selama ini sudah berjalan,” jelas Nanik.
Nanik melempar bola panas ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditanya soal aspirasi masyarakat yang meminta MBG dihentikan sementara saat sekolah libur. Terlebih, anggaran MBG beberapa hari bisa dialihkan menjadi bantuan untuk korban bencana di Sumatra.
Nanik menyebut anggaran MBG ada di Kementerian Keuangan, sehingga BGN tidak memiliki hak untuk ikut campur soal penghentian program sementara, apa lagi pengalihan untuk penanganan bencana.
“Uang untuk yang Rp15.000 itu tidak pernah ada di BGN, adanya di Departemen Keuangan. Tinggal Departemen Keuangan kalau memang dialihkan untuk bencana, disetop, enggak usah ada. Karena kan itu kan tidak jadi dianggarkan tuh, tidak ada dalam kelembagaan BGN, tapi ada di Departemen Keuangan langsung ditransfer ke dapur-dapur.”
“Jadi kalau ee mau dialihkan monggo enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kita juga tidak memaksa misalnya meminta departemen langsung, tidak. Kalau misalnya departemen menyampaikan kami stop dulu untuk kami alihkan ke sana ya tidak apa-apa,” kata dia.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
