Peran Masyarakat dalam Penanganan Bencana di Sumatera
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pernyataan terkait aksi masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera putih sebagai bentuk keputusasaan akibat bencana. Menurut Tito, tindakan tersebut merupakan wujud penyampaian aspirasi masyarakat dalam menghadapi situasi bencana yang dialami.
Bendera putih dipasang oleh warga di beberapa titik seperti Kampung Seuneubok Dalam, Kampung Matang Upah, Kampung Paya Awe, dan Kampung Pahlawan. Mereka merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih. Hal ini memperkuat rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah memahami apa yang dirasakan masyarakat dan berupaya semaksimal mungkin dalam menampung berbagai aspirasi dalam penanggulangan bencana. Ia juga menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penanganan Bencana yang Tidak Mudah
Menurut Tito, penanganan bencana di Sumatera tidaklah mudah karena medan yang cukup berat. Namun, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Peran masyarakat yang bergotong royong sangat membantu upaya tanggap darurat di Sumatera. Oleh karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu penanganan bencana.
Bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA) yang Dikembalikan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi penjelasan soal 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA). Bantuan tersebut lalu dikembalikan. Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Indonesia, Tito mengatakan bahwa beras tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA melainkan Non-Government Organization (NGO) atau LSM.
Bantuan tersebut kata Tito berasal dari NGO Bulan Sabit Merah yang bermarkas di UEA. Bantuan telah diserahkan kepada Wali Kota Medan untuk dibagikan kepada masyarakat. Namun, bantuan tersebut dikembalikan oleh Wali Kota Medan, pasalnya bantuan tersebut dianggap bantuan dari pemerintah ke pemerintah atau g to g.
Beras akhirnya diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk diserahkan ke masyarakat terdampak.
Pemko Medan Mengembalikan Bantuan Beras
Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan beras sebanyak 30 ton yang diterima dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir. Keputusan tersebut diambil seusai pihaknya mengecek regulasi dan mendapat arahan dari BNPB serta Kementerian Pertahanan.
Rico diketahui menarik kembali bantuan yang diberikan pada masyarakat seusai ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara. Lebih lanjut, Rico menyatakan bahwa pemerintah pusat belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Diketahui, bantuan dari salah satu organisasi UEA telah diterima dan disalurkan pada warga terdampak banjir di Medan.
Redam Kritik, Sekda Bikin Video Dinilai Cuci Tangan
Di tengah polemik yang kian melebar, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, turut tampil memberikan klarifikasi. Ia bahkan membuat video pernyataan resmi, yang dinilai sebagai upaya meredam kritik dan “membersihkan diri” Pemko Medan.
Dalam video yang dilihat Tribun Medan, Wiriya Alrahman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN). Video tersebut disebut diproduksi setelah adanya teguran keras dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerimaan bantuan asing oleh Pemko Medan.
Sebagai informasi, bantuan dari Pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu (13/12/2025). Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
